Cas Cis Cus Proyek KPK

Jakarta - Terbongkarnya akal-akalan dalam proyek pengadaan sarana prasarana, yang dikaitkan dengan para pemimpin justru semakin menjatuhkan kewibawaan negara ini. Setelah terbentuknya KPK pada tahun 2006. Selama kurun waktu tersebut sudah ratusan tindak pidana korupsi yang sudah di masukan ke penjara.

Didalam penggunaan anggaran alat negara ini sungguh menakjubkan dengan memakai fasilitas negara digunakan untuk memonitoring anggaran institusi lainnya, dan syarat dengan sangat menekan anggaran-anggaran lainnya, tetapi mengapa KPK seolah begitu lambat dalam menangani satu kasus sehingga banyak laporan yang masuk ke meja pimpinan belum terlaksana dan dijalankan, atau menunggu sampai saat demisioner bakal calon pimpinan KPK baru.

Saat ini KPK menangani kasus yang setahun lebih belum terungkap yakni "Hambalang" yang dalam htungan uang sangat memakan biaya sangat tinggi, hingga sampai terjadi pergantian kepemimpinan dalam tubuh KPK,  Dan kemarin Jum'at kembali melakukan penahanan yang selama kurang setahun ini melakukan pendalamam kasus serupa" Hambalang". Dan menentukan tersangka lainnya yang sudah lebih dulu masuk bui, Anas Urbaningrum akhirnya Jumat (10/1) petang resmi ditahan KPK. Anas ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk masa 20 hari ke depan, demi kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya, rekanan Anas, mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi A. Mallarangeng terlebih dahulu ditahan KPK untuk kasus serupa. Selain Anas dan Andi, KPK memang telah menetapkan dan menahan tersangka lain dalam kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 400 milyar tersebut.

Dalam upaya menuntaskan kasus korupsi megaproyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang terletak di Bogor, sampai saat ini KPK harus tetap dikawal. Kita berharap, penuntasan kasus ini dapat segera diselesaikan dan jangan sampai muncul kesan lamban. Kita yakin, KPK masih dalam jalur yang tepat dalam menangani kasus Hambalang. Dan kita juga perlu ingatkan agar jangan sampai kasus ini menjadi celah untuk dipolitisasi, terlebih demi kepentingan pihak-pihak tertentu pada Pemilu 2014.

Read More

Jalur Busway Masih Dijadikan Alternatif Bagi Pengendara

 

Jalur - Penerapan jalur khusus kendaraan umum masih saja menjadi sorotan para pengguna jalan, khususnya roda dua dan empat. Pemberitahuan maupun himbauan tidak menggunakan jalur Busway sudah lama diterapkan. Namun masih saja banyak pengendara yang sengaja melakukan kesalahan, terlebih lagi dalam bulan ini situasi cuaca sangat tidak baik, selalu diguyur hujan. Dan tidak tanggung-tanggung hujan deras datang dengan disertai angin membuat hampir dibeberapa titik ruas jalan digenangi air.

Guna untuk menghindari kemacetan kendaraan pengguna jalan selalu melakukan kesengajaan atau tidak tertib dalam berlalulintas, padahal dalam bulan lalu sudah ada sanksi bagi para penerobos pengguna jalur busway untuk dikenakan denda.

Ditambah lagi hujan deras melanda DKI Jakarta, Rabu (8/1/) sejak pagi tadi. Akibatnya banyak lokasi jalan raya yang tergenang air hingga menyebabkan laju kendaraan motor tersendat.

Informasi yang didapat dibeberapa titik genangan air sudah mencapai 20 sentimeter (cm). Beberapa kendaraan bermotor yang melintas di antaranya sepeda motor mengalami mogok.

Sehingga banyak kendaraan lain memilih masuk jalur Bus Transjakarta agar terhindar dari genangan air.

Meski banyak polisi lalu lintas yang bertugas, mereka tak peduli yang terpenting kendaraan yang ditungganginya lancar, terhindar dari genangan air dan mati di tengah jalan.

Read More

Anas: Ini Baru Awal Permainan Akan Ada Lainnya

 

Jalur - setelah KPK melakukan pemanggilan ke_2 yang juga tidak dihadiri Anas Urbaningrum, kini juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Al Barbasy, mengatakan akan ada surprise yang diberikan oleh pihak Anas Urbaningrum untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat Keramat 10/1/14.

"Pasti akan ada keputusan mengejutkan dari pihak Anas, lihat saja nanti," ujar Ma'mun saat ditemui di Markas PPI, di Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2014) malam.

Kendati demikian, Ma'mun enggan menyebutkan kejutan yang akan diberikan kepada KPK dari pihak tersangka kasus proyek Hambalang itu.

"Tunggu saja, pasti ada keputusan-keputusan yang mengejutkan dari kami," kilahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Anas, Firman Wijaya, menyatakan kliennya akan hadir pada pemanggilan ketiga KPK pada Jumat mendatang.

"Sebagai warga negara yang baik (Anas) mau datang, asal dia diberikan keadilan," ujarnya.

sumber:oke

Read More

DP Biaya Haji Tahun 2014 Naik 5%

 

Jakarta - Menteri Agama, Suryadharma Ali membenarkan adanya rencana menaikan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Rencananya Kementerian Agama akan menaikkan setoran dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta. Kenaikan tersebut rencananya akan mulai ditetapkan pada tahun ini.

"Betul ada rencana itu, mengapa akan dinaikkan karena kita juga melihat perkembangan ekonomi antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah," ujar Suryadharma di Monas, Minggu 5/1.

Dia menambahkan, dengan melemahnya rupiah, bisa jadi akan diikuti dengan meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak yang akan berpengaruh pada harga tiket haji. Selain itu, menurutnya biaya sewa pemondokan di Mekah yang ikut meningkat, turut menjadi alasan Kemenag menaikan biaya tersebut.

"Maksudnya agar manfaat (bunga) dari uang itu meningkat. Kalau awalnya besar maka bunganya besar, karena besar maka kemenag bisa meningkatkan kualitas pelayanan tanpa menambah beban yang lebih berat bagi jamaah," terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa saat ini dari 48 komponen biaya haji, yang dibayar hanya dua komponen, yakni tiket dan biaya pemondokan. Nantinya, 46 komponen lain dibayarnya dari bunga setoran awal tersebut.

Sementara ketika ditanya apakah nantinya akan ada kenaikan biaya haji juga, Suryadharma Ali mengaku belum bisa memastikannya. "Belum tahu. Kita masih melihat perkembangan. Kita harapkan tidak," katanya.
sumber:viva

Read More

1 Juta Imbalan Menangkap Curanmor

 

Jakarta – Komisaris Polisi Sukatma SH, Kapolsek Palmerah, Jakarta Barat, menawarkan hadiah uang kontan Rp 1 juta bagi warga yang menangkap tersangka pencuri sepeda motor .

Hal itu diungkapkan saat bertatap muka dengan warga di Kantor RW03 Kel Palmerah, Sabtu (4/1) malam. Syaratnya, kata Sukatma, tersangka dalam kondisi mulus dan  lengkap berikut barang bukti.

“Namun berhati-hati menghadapi pelaku pencuri kendaraan bermotor. Sebab mereka sekarang sudah sangat berani dan membawa senjata api,” ujar Sukatma yang meskipun baru dua minggu menjabat sebagai Kapolsek Palmerah.

Kawanan pencuri sepeda motor telah begitu meresahkan masyarakat, kata mantan Wakapolsek Tamansari ini.

“Kami sudah memerintahlan anggota di lapangan jika menangkap basah pelaku pencuri kendaraan bermotor diberikan tindakan tegas saja.  Itu pilihan terakhir dari pada mengancam keselamatan anggota kami,” tandasnya.

Pada acara tatap muka dihadiri sekitar 150 warga itu, Ketua RW03 Kel Palmerah, Haji Nurhadi mendukung kapolsek.

“Bahkan khusus warga RW03, bagi warga yang menangkap pencuri sepeda motor diberi tambahan dari saya Rp 500.000,” kata Haji Nurhadi yang sudah tiga priode menjabat ketua RW membawahi 13 RT.

sumber: poskota

Read More

Malam Tahun Baru, 1.067 Kendaraan Dibakar di Perancis

Paris - Menteri Dalam Negeri Perancis Manuel Valls mengumumkan, 1.067 kendaraan dibakar di negeri fesyen tersebut selama perayaan Tahun Baru 2014.

Menurutnya, angka tersebut mencakup mobil, mobil van, dan skuter. Angka ini sebenarnya turun sekitar 10% dari angka kendaraan yang dibakar pada 2013.

Tradisi membakar kendaraan pada malam pergantian baru dan pada 14 Juli, yang merupakan libur nasional, dimulai di Perancis pada awal 1990-an sebagai bentuk protes, tetapi berubah menjadi kontes antara sejumlah wilayah di negara itu.

LeftLaneNews melansir, pemuda yang hidup di pinggiran kota-kota besar seperti Paris, Strasbourg, Marseille, dan Toulouse turun ke jalan setiap tahun untuk melihat siapa yang paling hebat membuat kekacauan.

Bahkan banyak dari mereka yang sengaja membakar mobil sendiri demi mendapatkan jaminan asuransi. Bagaimanapun, angka 1.067 kendaraan tersebut tidak ada apa-apanya dibanding data bahwa rata-rata di Prancis ada 40 ribu kendaraan yang dibakar tiap tahun.

Jika mayoritas orang di dunia lebih memilih membakar kembang api pada malam pergantian tahun, ternyata orang-orang di Prancis justru lebih memilih membakar mobil dan kendaraan bermotor lainnya.

sumber: beritajatim

Read More

Tahun 2013: Sudah 80 Hakim Dihukum Disiplin

 

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan sebanyak 80 hakim telah menerima hukuman disiplin oleh Badan Pengawas MA sepanjang tahun 2013 karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

"Sepanjang 2013 terdapat 80 orang hakim yang diberikan hukuman disiplin. Jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebanyak 79 hakim dan 2012 berjumlah 73 hakim," kata Hatta Ali, dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2013 MA, di Jakarta, Senin (30/12).

Menurut Hatta 80 orang hakim itu terdiri dari hakim peradilan umum, hakim ad hoc dari peradilan tindak pidana korupsi dan pengadilan hubungan industrial. Dari 80 orang hakim yang diberikan hukuman disiplin sepanjang 2013, 31 hakim diantaranya diganjar hukuman berat, dua orang diberikan hukuman sedang dan 47 lainnya diberikan hukuman ringan.

Sementara itu menurut Hatta, secara keseluruhan hukuman disiplin yang diterapkan kepada hakim dan non-hakim (termasuk jajaran panitera dan sekretaris, pejabat struktural/fungsional, serta juru sita) pada 2013 totalnya mencapai 141 hukuman disiplin.

Sedangkan untuk pengaduannya sendiri yang masuk ke Badan Pengawas MA sepanjang tiga tahun terakhir jumlahnya terus menurun. Pada 2011 jumlah pengaduan berjumlah 3.232 buah, 2012 sebanyak 2.376 buah, dan 2013 sebesar 2.180 buah.

"Namun tetap kami melihat dibalik penurunan pengaduan itu banyak hukuman disiplin yang diberikan kepada hakim," kata dia. Hatta menyampaikan bahwa dirinya selaku Ketua MA telah meminta Badan Pengawas MA untuk tidak memberikan toleransi kepada hakim-hakim yang melanggar aturan.

Read More

Polisi: Tindak Tegas Pengguna Knalpot Bising

 

Surabaya, Pada saat pergantian tahun baru Polda Jawa Timur akan menindak tegas kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot racing, dengan memberikan sanksi surat tilang dan akan ditahan kendaraanya.

Hal itu disampaikan Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Rahmad Hidayat. Senin (30/12).

Menurut Rahmad, hal ini diberlakukan agar saat malam perayaan tahun baru para pengendara bisa berjalan dengan tertib, nyaman dan aman. Karena dengan adanya knalpot racing secara psikologis bisa menganggu pengendara lain, bahkan bisa berdampak pada keributan.

Oleh karena itu, demi kenyaman dan keamanan pada saat perayaan tahun baru, diharapkan para masyarakat khususnya para pemuda tidak menggunakan knalpot racing.

Mereka yang ditilang kemudian akan diserahkan kembali kepada pemilik kendaraanya dengan syarat membawa knaplot original atau knalpot asli yang sesuai dengan spesifikasi.

Rahmad menambahkan, sebagai langkah awal pihaknya akan memerintahkan seluruh jajaran Polda Jatim untuk melakukan koordinasi dengan para bengkel knalpot, agar tidak melayani pemasangan knalpot racing atau memperjual belikan knalpot racing.

Read More

SBY Akan Resmikan Program JKN

 

Jakarta -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan berlakunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Selasa (31/12). Peluncuran program berlangsung di Istana Bogor dengan jumlah peserta tahap pertama tercatat 116.122.065 jiwa terdiri atas penerima bantuan iur biaya (PBI), eks peserta Askes, eks peserta Jamsostek dan TNI/Polri.

“Proses transformasi baik secara teknologi, kepesertaan dan fasilitas layanan kesehatan semua sudah selesai. Dan terhitung 1 Januari 2014 semua peserta JKN sudah bisa memanfaatkan kartu JKN,” jelas Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga PT Askes Purnawarman Basudoro, Senin (30/12).

Tak hanya persiapan secara tehnis yang sudah selesai, 11 peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Jaminan Sosial Nasional juga telah ditandatangani oleh presiden dan masing-masing memiliki nomor registrasi. Dengan demikian per 1 Januari 2014, program JKN sudah beroperasi dengan badan penyelenggaranya adalah BPJS.

Purnawarman mengatakan bahwa seluruh peserta JKN yang sudah terdaftar by name by addres bisa memulai menggunakan layanan kesehatan yang menjadi provider BPJS meski belum mendapatkan kartu JKN. “Silakan pakai kartu Askes, Jamkesmas, TNI/Polri atau Jamsostek. Kita tetap akan layani sesuai hak-hak peserta JKN,” lanjutnya.

Kartu lama tersebut tetap berlaku sambil menunggu penggantian kartu baru yang akan dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, Endang Tidarwati, Direktur Kepesertaan PT Askes memastikan setelah diresmikan oleh Presiden, BPJS pun mulai beroperasi sebagai satu-satunya badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Sejak itu pula perusahaan, para pekerja, pekerja bukan penerima upah maupun bukan pekerja bisa mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

“Untuk perusahaan, menjadi peserta JKN sifatnya wajib sebagai amanah Undang-Undang. Karenanya perusahaan yang menolak mendaftarkan karyawannya akan kena sanksi,” jelas Endang.

Adapun besaran iuran untuk pekerja penerima upah adalah 5 persen dari gaji yang diterima per bulan untuk jumlah tanggungan 5 orang. Dari 5 persen tersebut, 4 persen dibayar perusahaan, 0,5 persen dibayar pekerja dan 0,5 persen disubsidi pemerintah. Sedang untuk iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja besarannya Rp25.500 per orang per bulan untuk rawat kelas 3, Rp42.500 per bulan per orang untuk rawat kelas 2 dan Rp59.500 per orang per bulan untuk rawat kelas 1.

Endang mengingatkan, mereka yang ingin mendaftarkan diri pada program JKN bisa menghubungi kantor perwakilan BPJS di kabupaten/kota atau 3 bank yang ditunjuk oleh BPJS yakni Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI 46.

Read More

Masa Sih Ada Yang Mau Bersaing Dengan Jokowi Saat Pilpres

 

JAKARTA- Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) melakukan survei untuk mencari lawan kuat untuk Gubernur DKI Jakarta, Joko 'Jokowi' Widodo jika maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Di antara sekian banyak tokoh, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini diprediksi akan menjadi saingan terberat untuk Jokowi.

"Dari 12 nama yang disaring, Risma dan Ahok menempati posisi dua teratas dari hasil survei," kata Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk dalam acara jumpa pers dengan tema 'Mencari Lawan Tanding Jokowi' di Jakarta, Minggu (29/12).

Tri Rismaharini mengungguli semua tokoh muda dengan meraih nilai terbanyak. Risma menang tipis dengan nilai 7,38 dari Ahok dengan nilai 7,28 dan Anies Baswedan dengan nilai 7,04. Risma unggul dalam penilaian dari segi kepemimpinan, kemampuan manajerial dan integritas moral.

Sedangkan Ahok unggul dalam penilaian dari segi visioner, intelektualitas dan kemampuan komunikasi politik. Namun Ahok menempati posisi terendah dalam penilaian dari segi stabilitas emosi di antara 12 orang tokoh muda ini.

"Dalam penilaian dari dimensi intelektualitas, hasilnya memang mengejutkan karena Ahok dianggap lebih cerdas dari tokoh sekelas Profesor seperti Chatib Basri dan Eko Prasodjo. Namun nilai stabilitas emosi Ahok paling rendah karena sering meledak-ledak, berbeda dengan Anies Baswedan yang tampil kalem," jelasnya.

Di antara 12 nama tokoh muda ini, memang Anies Baswedan yang mampu mengimbangi Risma dan Ahok sebagai kepala daerah. Selain dalam stabilitas emosi, Anies juga unggul dalam penilaian dari segi kemampuan politik dan penampilan.

Read More

KPK Periksa Dua Petinggi Golkar untuk Kasus Akil

 
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Dua orang petinggi Partai Golkar ini akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

"Ya benar, mereka akan diperiksa sebagai saksi besok," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, Minggu (29/12).

Johan menjelaskan Setya Novanto dan Idrus Marham akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait penanganan sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil Mochtar.

Namun ia mengaku belum mengetahui dua orang politisi ini apakah akan diperiksa terkait kasus suap dalam penanganan pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lebak atau pilkada di daerah lainnya.

"Mereka diperiksa terkait kasus TPK (tindak pidana korupsi), bukan yang TPPU AM (Akil Mochtar). Saksi kan diperiksa karena dianggap mengetahui terkait kasus ini," ujar Johan.

Read More

Ahok: RFID Akan Saya Hapus!

 
Jakarta : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pihaknya akan menghapus pemakaian Radio Frequency Identification (RFID) yang menjadi program pemerintah pusat. Yang bertujuan untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Berita Terkait
Ini Penjelasan Ahok ke UKP4 Soal Cabut Subsidi BBM di Jakarta
Ini Penjelasan Ahok ke UKP4 Soal Cabut Subsidi BBM di Jakarta
Makan Bareng Jokowi-Mega, Ahok: dari Kepiting ke Kepiting
Makan Bareng Jokowi-Mega, Ahok: dari Kepiting ke Kepiting

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, dengan adanya RFID, justru yang terjadi sama saja dengan menghalalkan BBM bersubsidi bagi mobil mewah dan mobil murah. Padahal saat ini jumlah kendaraan roda empat di jalanan Jakarta terus bertambah.

"Setelah menghapus subsidi BBM di Jakarta, RFID juga akan saya bikin aturannya untuk tidak pakai. Saya akan hapus RFID," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, (27/12/2013).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, Pemprov DKI mempunyai hak untuk membatasi jatah kuota BBM subsidi. Karena itu, Ahok mengaku, sebelum RFID dipasang dihampir seluruh mobil di Jakarta, dirinya akan meminta Gubernur Joko Widodo untuk mengeluarkan aturan penghapusan penggunaan RFID.

"Kita berhak untuk minta dibatasi pemberian kuota BBM subsidi. Gubernur bisa berhak untuk hapus RFID sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2002 tentang minyak dan gas," ujar Ahok.

Bila aturan tersebut telah dibuat dan rencana penghapusan subsidi BBM telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, Ahok mengatakan tidak ada lagi kendaraaan pribadi di Jakarta yang meggunakan BBM bersubsidi.

"Jadi kendaraan pribadi tidak boleh pake BBM subsidi. Kalau kamu mampu beli mobil, kalau isi bensin, ya kamu harus beli BBM non subsidi. Kalau kamu gak sanggup, ya sudah jangan dipakai mobil," kata Ahok.

PT Pertamina (Persero) mengklaim telah memasang RFID ke 4.000 kendaraan roda empat di Jakarta. Senior Vice President Retail Marketing Pertamina Suhartoko menuturkan, jumlah komponen RFID yang telah didatangkan mencapai 819 ribu unit.

"Sampai akhir bulan ini, Pertamina akan menambah RFID hingga totalnya menjadi 1,5 juta unit," kata Suhartoko usai menghadiri rapat koordinasi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.

Read More

KPK seolah tumpul saat mencengkram “Century”

Jakarta-Keperkasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan berbagai kasus besar sudah tak dapat diragukan lagi.

Sudah tak terhitung berapa banyak pejabat pusat dan daerah yang akhirnya terpaksa diinapkan dihotel prodeo oleh lembaga superbody ini.

Dalam beberapa bulan terakhir inipun KPK telah mewujudkan karya nyata dengan memenjarakan pejabat-pejabat beken yang terlibat kasus korupsi seperti, mantan Menpora, Andi Malarangeng, mantan ketua MK, Akil Mochtar, mantan ketua PKS  Luthfi Hasan Ishaq dan terakhir Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah.

Namun ketajaman kuku KPK seolah tak mampu untuk mencengkeram kasus  bail out Bank Century yang sampai kini belum juga terlihat perkembangan yang cukup berarti.

Paska penahanan mantan Deputi Bidang Moneter BI Budi Mulya, dan pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang menimbulkan kontroversi, belum ada lagi petinggi Bank Indonesia yang ditahan.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, penahanan dan pemeriksaan Budi Mulya akan memperlihatkan peran Wakil Presiden Boediono yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur BI.

“Dari proses pemeriksaan Budi Mulya sebagai tersangka maupun saksi-saksi, nanti akan didapati petunjuk Boediono terlibat atau tidak,” kata Yusril, Sabtu (16/11/2013).

Lanjutnya lagi, penyidikan terhadap tersangka Budi Mulya harus tetap berlanjut dan KPK sudah tidak bisa mundur lagi.

“Keterlibatan Boediono sementara ini baru bersifat dugaan. Statusnya masih terperiksa untuk dimintai keterangan, belum tersangka,” imbuhnya.

Berbeda dengan Yusril, Anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengatakan, bahwa penanganan Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tersebut lambat karena diduga melibatkan para petinggi di negeri ini.

“Bean Century kateorinya state’s captures corruption yang hanya mampu dilakukan high rank authorities,” kata Eva, Sabtu (28/12/2013).

Menurut Eva, penanganan kasus Century sangat berbeda dengan kasus lain yang ditangani KPK, seperti penanganan kasus didaerah dan kasus-kasus operasi tangkap tangan.

“Sehingga KPK tidak seleluasa menghadapi pejabat daerah. Tidak sebanding dengan kasus-kasus OTT (operasi tangkap tangan) yang penyidikannya jauh lebih mudah,” pungkasnya.

Read More

Rusia: Pasca Bom Bunuh Diri Keamanan Diperketat

 

Rusia - Pemerintah Rusia memerintahkan agar pengamaman diperketat di berbagai bandar udara dan stasiun kereta setelah terjadi serangan bom bunuh diri di kota Volgograd.

Sedikitnya 14 orang tewas dan banyak orang lainnya mengalami luka-luka ketika seorang pengebom perempuan meledakkan diri di antrean melewati detektor logam di pintu stasiun.

Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan seluruh lembaga keamanan untuk menempuh "semua langkah keamanan yang diperlukan" menyusul pengeboman.

Putin juga memerintahkan agar seluruh korban luka-luka serius diterbangkan ke Moskow untuk menjalani perawatan.

Seorang juru bicara Komite Penyelidikan Vladimir Markin mengatakan peristiwa ini diperlakukan sebagai aksi terorisme.

"Ketika pengebom bunuh diri melihat polisi di dekat detektor logam, ia gugup dan meledakkan bom," kata Markin.

Ia menambahkan bom berisi sekitar 10 kilogram TNT dan dilengkapi dengan pecahan peluru.
Stasiun Volgograd

Volgograd terletak sekitar 900 km dari Moskow dan 650 km dari Sochi.

Stasiun saat itu penuh dengan penumpang yang ingin pulang merayakan Tahun Baru.

Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Volgograd.

Oktober lalu, seorang pengebom bunuh diri dari Provinsi Dagestan melancarkan serangan di bus di kota yang sama. Enam orang tewas dalam peristiwa itu.

Pihak berwenang Rusia khawatir kelompok-kelompok militan mungkin berusaha meningkatkan kekerasan menjelang pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin di Sochi.

Read More