Malam Tahun Baru, 1.067 Kendaraan Dibakar di Perancis

Paris - Menteri Dalam Negeri Perancis Manuel Valls mengumumkan, 1.067 kendaraan dibakar di negeri fesyen tersebut selama perayaan Tahun Baru 2014.

Menurutnya, angka tersebut mencakup mobil, mobil van, dan skuter. Angka ini sebenarnya turun sekitar 10% dari angka kendaraan yang dibakar pada 2013.

Tradisi membakar kendaraan pada malam pergantian baru dan pada 14 Juli, yang merupakan libur nasional, dimulai di Perancis pada awal 1990-an sebagai bentuk protes, tetapi berubah menjadi kontes antara sejumlah wilayah di negara itu.

LeftLaneNews melansir, pemuda yang hidup di pinggiran kota-kota besar seperti Paris, Strasbourg, Marseille, dan Toulouse turun ke jalan setiap tahun untuk melihat siapa yang paling hebat membuat kekacauan.

Bahkan banyak dari mereka yang sengaja membakar mobil sendiri demi mendapatkan jaminan asuransi. Bagaimanapun, angka 1.067 kendaraan tersebut tidak ada apa-apanya dibanding data bahwa rata-rata di Prancis ada 40 ribu kendaraan yang dibakar tiap tahun.

Jika mayoritas orang di dunia lebih memilih membakar kembang api pada malam pergantian tahun, ternyata orang-orang di Prancis justru lebih memilih membakar mobil dan kendaraan bermotor lainnya.

sumber: beritajatim

Read More

Tahun 2013: Sudah 80 Hakim Dihukum Disiplin

 

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan sebanyak 80 hakim telah menerima hukuman disiplin oleh Badan Pengawas MA sepanjang tahun 2013 karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

"Sepanjang 2013 terdapat 80 orang hakim yang diberikan hukuman disiplin. Jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebanyak 79 hakim dan 2012 berjumlah 73 hakim," kata Hatta Ali, dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2013 MA, di Jakarta, Senin (30/12).

Menurut Hatta 80 orang hakim itu terdiri dari hakim peradilan umum, hakim ad hoc dari peradilan tindak pidana korupsi dan pengadilan hubungan industrial. Dari 80 orang hakim yang diberikan hukuman disiplin sepanjang 2013, 31 hakim diantaranya diganjar hukuman berat, dua orang diberikan hukuman sedang dan 47 lainnya diberikan hukuman ringan.

Sementara itu menurut Hatta, secara keseluruhan hukuman disiplin yang diterapkan kepada hakim dan non-hakim (termasuk jajaran panitera dan sekretaris, pejabat struktural/fungsional, serta juru sita) pada 2013 totalnya mencapai 141 hukuman disiplin.

Sedangkan untuk pengaduannya sendiri yang masuk ke Badan Pengawas MA sepanjang tiga tahun terakhir jumlahnya terus menurun. Pada 2011 jumlah pengaduan berjumlah 3.232 buah, 2012 sebanyak 2.376 buah, dan 2013 sebesar 2.180 buah.

"Namun tetap kami melihat dibalik penurunan pengaduan itu banyak hukuman disiplin yang diberikan kepada hakim," kata dia. Hatta menyampaikan bahwa dirinya selaku Ketua MA telah meminta Badan Pengawas MA untuk tidak memberikan toleransi kepada hakim-hakim yang melanggar aturan.

Read More

Polisi: Tindak Tegas Pengguna Knalpot Bising

 

Surabaya, Pada saat pergantian tahun baru Polda Jawa Timur akan menindak tegas kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot racing, dengan memberikan sanksi surat tilang dan akan ditahan kendaraanya.

Hal itu disampaikan Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Rahmad Hidayat. Senin (30/12).

Menurut Rahmad, hal ini diberlakukan agar saat malam perayaan tahun baru para pengendara bisa berjalan dengan tertib, nyaman dan aman. Karena dengan adanya knalpot racing secara psikologis bisa menganggu pengendara lain, bahkan bisa berdampak pada keributan.

Oleh karena itu, demi kenyaman dan keamanan pada saat perayaan tahun baru, diharapkan para masyarakat khususnya para pemuda tidak menggunakan knalpot racing.

Mereka yang ditilang kemudian akan diserahkan kembali kepada pemilik kendaraanya dengan syarat membawa knaplot original atau knalpot asli yang sesuai dengan spesifikasi.

Rahmad menambahkan, sebagai langkah awal pihaknya akan memerintahkan seluruh jajaran Polda Jatim untuk melakukan koordinasi dengan para bengkel knalpot, agar tidak melayani pemasangan knalpot racing atau memperjual belikan knalpot racing.

Read More

SBY Akan Resmikan Program JKN

 

Jakarta -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan berlakunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Selasa (31/12). Peluncuran program berlangsung di Istana Bogor dengan jumlah peserta tahap pertama tercatat 116.122.065 jiwa terdiri atas penerima bantuan iur biaya (PBI), eks peserta Askes, eks peserta Jamsostek dan TNI/Polri.

“Proses transformasi baik secara teknologi, kepesertaan dan fasilitas layanan kesehatan semua sudah selesai. Dan terhitung 1 Januari 2014 semua peserta JKN sudah bisa memanfaatkan kartu JKN,” jelas Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga PT Askes Purnawarman Basudoro, Senin (30/12).

Tak hanya persiapan secara tehnis yang sudah selesai, 11 peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Jaminan Sosial Nasional juga telah ditandatangani oleh presiden dan masing-masing memiliki nomor registrasi. Dengan demikian per 1 Januari 2014, program JKN sudah beroperasi dengan badan penyelenggaranya adalah BPJS.

Purnawarman mengatakan bahwa seluruh peserta JKN yang sudah terdaftar by name by addres bisa memulai menggunakan layanan kesehatan yang menjadi provider BPJS meski belum mendapatkan kartu JKN. “Silakan pakai kartu Askes, Jamkesmas, TNI/Polri atau Jamsostek. Kita tetap akan layani sesuai hak-hak peserta JKN,” lanjutnya.

Kartu lama tersebut tetap berlaku sambil menunggu penggantian kartu baru yang akan dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, Endang Tidarwati, Direktur Kepesertaan PT Askes memastikan setelah diresmikan oleh Presiden, BPJS pun mulai beroperasi sebagai satu-satunya badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Sejak itu pula perusahaan, para pekerja, pekerja bukan penerima upah maupun bukan pekerja bisa mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

“Untuk perusahaan, menjadi peserta JKN sifatnya wajib sebagai amanah Undang-Undang. Karenanya perusahaan yang menolak mendaftarkan karyawannya akan kena sanksi,” jelas Endang.

Adapun besaran iuran untuk pekerja penerima upah adalah 5 persen dari gaji yang diterima per bulan untuk jumlah tanggungan 5 orang. Dari 5 persen tersebut, 4 persen dibayar perusahaan, 0,5 persen dibayar pekerja dan 0,5 persen disubsidi pemerintah. Sedang untuk iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja besarannya Rp25.500 per orang per bulan untuk rawat kelas 3, Rp42.500 per bulan per orang untuk rawat kelas 2 dan Rp59.500 per orang per bulan untuk rawat kelas 1.

Endang mengingatkan, mereka yang ingin mendaftarkan diri pada program JKN bisa menghubungi kantor perwakilan BPJS di kabupaten/kota atau 3 bank yang ditunjuk oleh BPJS yakni Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI 46.

Read More

Masa Sih Ada Yang Mau Bersaing Dengan Jokowi Saat Pilpres

 

JAKARTA- Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) melakukan survei untuk mencari lawan kuat untuk Gubernur DKI Jakarta, Joko 'Jokowi' Widodo jika maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Di antara sekian banyak tokoh, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini diprediksi akan menjadi saingan terberat untuk Jokowi.

"Dari 12 nama yang disaring, Risma dan Ahok menempati posisi dua teratas dari hasil survei," kata Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk dalam acara jumpa pers dengan tema 'Mencari Lawan Tanding Jokowi' di Jakarta, Minggu (29/12).

Tri Rismaharini mengungguli semua tokoh muda dengan meraih nilai terbanyak. Risma menang tipis dengan nilai 7,38 dari Ahok dengan nilai 7,28 dan Anies Baswedan dengan nilai 7,04. Risma unggul dalam penilaian dari segi kepemimpinan, kemampuan manajerial dan integritas moral.

Sedangkan Ahok unggul dalam penilaian dari segi visioner, intelektualitas dan kemampuan komunikasi politik. Namun Ahok menempati posisi terendah dalam penilaian dari segi stabilitas emosi di antara 12 orang tokoh muda ini.

"Dalam penilaian dari dimensi intelektualitas, hasilnya memang mengejutkan karena Ahok dianggap lebih cerdas dari tokoh sekelas Profesor seperti Chatib Basri dan Eko Prasodjo. Namun nilai stabilitas emosi Ahok paling rendah karena sering meledak-ledak, berbeda dengan Anies Baswedan yang tampil kalem," jelasnya.

Di antara 12 nama tokoh muda ini, memang Anies Baswedan yang mampu mengimbangi Risma dan Ahok sebagai kepala daerah. Selain dalam stabilitas emosi, Anies juga unggul dalam penilaian dari segi kemampuan politik dan penampilan.

Read More

KPK Periksa Dua Petinggi Golkar untuk Kasus Akil

 
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Dua orang petinggi Partai Golkar ini akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

"Ya benar, mereka akan diperiksa sebagai saksi besok," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, Minggu (29/12).

Johan menjelaskan Setya Novanto dan Idrus Marham akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait penanganan sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil Mochtar.

Namun ia mengaku belum mengetahui dua orang politisi ini apakah akan diperiksa terkait kasus suap dalam penanganan pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lebak atau pilkada di daerah lainnya.

"Mereka diperiksa terkait kasus TPK (tindak pidana korupsi), bukan yang TPPU AM (Akil Mochtar). Saksi kan diperiksa karena dianggap mengetahui terkait kasus ini," ujar Johan.

Read More

Ahok: RFID Akan Saya Hapus!

 
Jakarta : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pihaknya akan menghapus pemakaian Radio Frequency Identification (RFID) yang menjadi program pemerintah pusat. Yang bertujuan untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Berita Terkait
Ini Penjelasan Ahok ke UKP4 Soal Cabut Subsidi BBM di Jakarta
Ini Penjelasan Ahok ke UKP4 Soal Cabut Subsidi BBM di Jakarta
Makan Bareng Jokowi-Mega, Ahok: dari Kepiting ke Kepiting
Makan Bareng Jokowi-Mega, Ahok: dari Kepiting ke Kepiting

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, dengan adanya RFID, justru yang terjadi sama saja dengan menghalalkan BBM bersubsidi bagi mobil mewah dan mobil murah. Padahal saat ini jumlah kendaraan roda empat di jalanan Jakarta terus bertambah.

"Setelah menghapus subsidi BBM di Jakarta, RFID juga akan saya bikin aturannya untuk tidak pakai. Saya akan hapus RFID," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, (27/12/2013).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, Pemprov DKI mempunyai hak untuk membatasi jatah kuota BBM subsidi. Karena itu, Ahok mengaku, sebelum RFID dipasang dihampir seluruh mobil di Jakarta, dirinya akan meminta Gubernur Joko Widodo untuk mengeluarkan aturan penghapusan penggunaan RFID.

"Kita berhak untuk minta dibatasi pemberian kuota BBM subsidi. Gubernur bisa berhak untuk hapus RFID sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2002 tentang minyak dan gas," ujar Ahok.

Bila aturan tersebut telah dibuat dan rencana penghapusan subsidi BBM telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, Ahok mengatakan tidak ada lagi kendaraaan pribadi di Jakarta yang meggunakan BBM bersubsidi.

"Jadi kendaraan pribadi tidak boleh pake BBM subsidi. Kalau kamu mampu beli mobil, kalau isi bensin, ya kamu harus beli BBM non subsidi. Kalau kamu gak sanggup, ya sudah jangan dipakai mobil," kata Ahok.

PT Pertamina (Persero) mengklaim telah memasang RFID ke 4.000 kendaraan roda empat di Jakarta. Senior Vice President Retail Marketing Pertamina Suhartoko menuturkan, jumlah komponen RFID yang telah didatangkan mencapai 819 ribu unit.

"Sampai akhir bulan ini, Pertamina akan menambah RFID hingga totalnya menjadi 1,5 juta unit," kata Suhartoko usai menghadiri rapat koordinasi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.

Read More

KPK seolah tumpul saat mencengkram “Century”

Jakarta-Keperkasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan berbagai kasus besar sudah tak dapat diragukan lagi.

Sudah tak terhitung berapa banyak pejabat pusat dan daerah yang akhirnya terpaksa diinapkan dihotel prodeo oleh lembaga superbody ini.

Dalam beberapa bulan terakhir inipun KPK telah mewujudkan karya nyata dengan memenjarakan pejabat-pejabat beken yang terlibat kasus korupsi seperti, mantan Menpora, Andi Malarangeng, mantan ketua MK, Akil Mochtar, mantan ketua PKS  Luthfi Hasan Ishaq dan terakhir Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah.

Namun ketajaman kuku KPK seolah tak mampu untuk mencengkeram kasus  bail out Bank Century yang sampai kini belum juga terlihat perkembangan yang cukup berarti.

Paska penahanan mantan Deputi Bidang Moneter BI Budi Mulya, dan pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang menimbulkan kontroversi, belum ada lagi petinggi Bank Indonesia yang ditahan.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, penahanan dan pemeriksaan Budi Mulya akan memperlihatkan peran Wakil Presiden Boediono yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur BI.

“Dari proses pemeriksaan Budi Mulya sebagai tersangka maupun saksi-saksi, nanti akan didapati petunjuk Boediono terlibat atau tidak,” kata Yusril, Sabtu (16/11/2013).

Lanjutnya lagi, penyidikan terhadap tersangka Budi Mulya harus tetap berlanjut dan KPK sudah tidak bisa mundur lagi.

“Keterlibatan Boediono sementara ini baru bersifat dugaan. Statusnya masih terperiksa untuk dimintai keterangan, belum tersangka,” imbuhnya.

Berbeda dengan Yusril, Anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengatakan, bahwa penanganan Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tersebut lambat karena diduga melibatkan para petinggi di negeri ini.

“Bean Century kateorinya state’s captures corruption yang hanya mampu dilakukan high rank authorities,” kata Eva, Sabtu (28/12/2013).

Menurut Eva, penanganan kasus Century sangat berbeda dengan kasus lain yang ditangani KPK, seperti penanganan kasus didaerah dan kasus-kasus operasi tangkap tangan.

“Sehingga KPK tidak seleluasa menghadapi pejabat daerah. Tidak sebanding dengan kasus-kasus OTT (operasi tangkap tangan) yang penyidikannya jauh lebih mudah,” pungkasnya.

Read More

Rusia: Pasca Bom Bunuh Diri Keamanan Diperketat

 

Rusia - Pemerintah Rusia memerintahkan agar pengamaman diperketat di berbagai bandar udara dan stasiun kereta setelah terjadi serangan bom bunuh diri di kota Volgograd.

Sedikitnya 14 orang tewas dan banyak orang lainnya mengalami luka-luka ketika seorang pengebom perempuan meledakkan diri di antrean melewati detektor logam di pintu stasiun.

Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan seluruh lembaga keamanan untuk menempuh "semua langkah keamanan yang diperlukan" menyusul pengeboman.

Putin juga memerintahkan agar seluruh korban luka-luka serius diterbangkan ke Moskow untuk menjalani perawatan.

Seorang juru bicara Komite Penyelidikan Vladimir Markin mengatakan peristiwa ini diperlakukan sebagai aksi terorisme.

"Ketika pengebom bunuh diri melihat polisi di dekat detektor logam, ia gugup dan meledakkan bom," kata Markin.

Ia menambahkan bom berisi sekitar 10 kilogram TNT dan dilengkapi dengan pecahan peluru.
Stasiun Volgograd

Volgograd terletak sekitar 900 km dari Moskow dan 650 km dari Sochi.

Stasiun saat itu penuh dengan penumpang yang ingin pulang merayakan Tahun Baru.

Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Volgograd.

Oktober lalu, seorang pengebom bunuh diri dari Provinsi Dagestan melancarkan serangan di bus di kota yang sama. Enam orang tewas dalam peristiwa itu.

Pihak berwenang Rusia khawatir kelompok-kelompok militan mungkin berusaha meningkatkan kekerasan menjelang pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin di Sochi.

Read More

Program RFID Berjalan Lambat

JAKARTA. Tahun 2013 akan berakhir dalam hitungan hari. Namun sampai saat ini program pemasangan radio-frequency identification (RFID) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina masih berjalan lambat.

Padahal PT Pertamina dan PT Inti selaku operator pemasangan RFID awalnya menargetkan mampu memasang RFID pada 1 juta unit mobil di wilayah Jakarta sebelum tahun 2013 berakhir.

Namun buktinya dilapangan, sampai dengan Jumat (20/12) baru sekitar 135.000-an unit mobil yang terpasang RFID. Pertamina dan PT Inti pun mengkoreksi targetnya menjadi Maret 2014 untuk merealisasikan pemasangan RFID pada 1 juta unit mobil di wilayah Jakarta. Diprediksikan target itupun akan sulit direalisasikan.

Lihat saja saja realisasi pemasangan RFID yang sudah dimulai pada September 2013 hingga Jumat (20/12) kemarin, baru terpasang 135.000-an unit. Itu artinya dalam 4 bulan PT Inti hanya mampu memasang sekitar 15% dari target 1 juta unit. Sedangkan Maret 2014 hanya berselang 3 bulan dari sekarang.

Minimnya petugas dan lokasi pemasangan dituding jadi biang keladinya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pun gerah dengan pemasangan RFID yang lambat ini. Ia bahkan meminta PT Pertamina untuk mempercepat pamasangan RFID dengan memperbanyak petugas pemasang RFID.

Menurutnya, jika selama ini ada sekitar 10 orang yang memasang RFID, maka Pertamina harus menambahnya menjadi 30 orang. Apalagi, pemasangan RFID ini, tidaklah sulit. Sehingga tidak perlu berpikir panjang atau ragu-ragu untuk menambah personil. "Saya minta diperbanyaklah tenaga untuk itu. Kita punya banyak orang yang perlu pekerjaan," tutur Jero (11/12).

Jero pun meminta Pertamina untuk tidak terlalu pelit dan takut mengeluarkan biaya yang besar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, percepatan pemasangan RFID juga turut membantu pemerintah memantau pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran

"Jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit, rekrutlah teman-teman yang lulusan SMA untuk pasang-pasang sehingga mereka dapat pekerjaan, dan antrian berkurang," ujar Jero.

Tak hanya Menteri yang mengeluh. Para pengguna mobil pun demikian. Sistem pemasangan yang di gunakan oleh PT Inti pun sepertinya berbelit-belit. Para pengguna mobil diminta untuk mendaftar terlebih dulu, baru alat RFID dipasang sesuai hari yang ditentukan kemudian. Strategi tersebut ditempuh PT Inti untuk mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU yang membuat macet jalanan sekitar SPBU.

Namun lagi-lagi pemilik kendaraan yang dikorbankan. Basuki misalnya. Pemilik mobil jenis Avanza berkelir hitam ini, harus sampai datang dua kali dan menunggu lama agar RFID terpasang di mobilnya. Begitupun dengan Daniel pengguna Toyota Vios keluaran tahun 2005 yang harus empat hari menyempatkan diri bolak balik SPBU untuk memasang RFID.

Baik Basuki maupun Daniel khawatir jika tidak memasang RFID, mobilnya tidak bisa menenggak bensin premium lagi. "Yang penting sekarang saya pasang dulu. Masalah nanti dipakai atau tidak oleh pemerintah itu urusan belakangan. Jangan sampai saya ketinggalan pasang," tutur Daniel, pegawai swasta yang biasa ngantor di kawasan Rasuna Said.

Selain itu, yang dikeluhkan pemilik mobil tidak setiap SPBU yang ditunjuk sebagai lokasi pemasangan RFID buka pelayanan pemasangan setiap hari. Ada kalanya mereka tutup. Sehingga membuat pemasangan RFID menjadi lebih lambat.

Andi Nugroho, Manager Sosialisasi Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM (SMPBBM) PT Inti tak menapik hal tersebut. Menurutnya Saat ini PT Inti memiliki 51 posko pemasangan RFID. Namun dalam implementasinya hanya sekitar 40 posko yang beroperasi, karena ada beberapa SPBU yang menyebabkan antrian atau kemacetan jika pemasangan dilakukan di hari-hari kerja.

Jemput bola

Sejatinya menurut Andi, PT Inti tidak hanya membuka posko pemasangan RFID di SPBU-SPBU saja, tetapi juga membuka posko di tempat lain. Seperti di perkantoran, mall, hingga kompleks perumahan. Dengan begitu diharapkan bisa mempercepat pemasangan RFID.

Caranya tinggal mengunjungi website PT Inti atau telpon ke nomor yang disediakan. Syarat yang harus dipenuhi untuk pemasangan di lokasi yang di inginkan pemilik kendaraan, yakin minimal ada 200 unit kendaraan.

Namun sebelum dilakukan pemasangan secara kolektif, terlebih dulu PT Inti meminta data kendaraan yang akan dipasangi RFID. Pasalnya kata Andi,
terdapat lima varian RFID dengan diameter RFID mulai dari 70 mm sampai 110 mm. Hal itu dikarenakan setiap kendaraan berbeda lingkar diameter yang digunakan. "Masing-masing kendaran beda ukurannya, jadi jangan sampai sudah nunggu, tapi alatnya tidak ada yang sesuai," kata Andi.

Rencananya di tahun depan, PT Inti juga akan menambah jumlah posko resmi pemasangan RFID secara bertahap menjadi 300 posko. Selain itu, jumlah petugas juga akan ditambah dari 3 orang menjadi 6 orang di setiap posko. "Tambah posko pasti tambah orang juga, kami harus lakukan training dan kualitas pemasangan yang sebenarnya memakan waktu," ungkap Andi.

Menurut Andi, secara teknis pemasangan RFID tidak begitu sulit, dan mudah dipelajari. Namun tetap butuh waktu untuk pemahaman si petugasnya pemasangan. Meski begitu ia menghimbau agar pemilik kendaraan jangan meminta RFID ke petugas dan coba-coba untuk memasangnya sendiri.

Gandeng ATPM

Sejatinya, untuk memudahkan dan mempercepat pemasangan RFID, PT Inti bisa saja menggandeng Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan untuk memasangkan RFID di setiap kendaraan yang baru diproduksi. Seperti diketahui setiap bulan, rata-rata APTM menjual sebanyak 100.000 unit mobil.

Tetapi sayangnya para ATPM belum ada rencana untuk memasang RFID pada mobil baru yang dijual ke konsumen. "Secara detilnya kami belum tahu, sehingga kami belum ada rencana ke situ," kata Rahmat Samulo, Direktur Marketing Toyota Astra Motor, beberapa waktu lalu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Jonfis Fandy, Marketing and Aftersales Director PT Honda Prospect Motor (HPM). Menurut Jonfis, karena aturannya belum jelas, sehingga HPM belum akan ikut memasang RFID pada setiap mobil yang dipasarkan.

Andi pun mengakui bahwa kerjasama dengan ATPM saat ini baru sebatas penjajakan. Pasalnya ATPM sendiri butuh instruksi lebih jelas dari Kementerian terkait. Saat ini pemasangan RFID baru berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi.

Lain lagi kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurutnya jika mobil keluaran baru dan mobil mewah ikut memasang alat monitoring BBM bersubsidi tersebut adalah salah sasaran atau sia-sia.

Bambang mengakui bahwa memang belum ada aturan yang melarang pemasangan RFID pada mobil baru dan mobil mewah. Untuk itu ia menghimbau kepada para pemilik mobil baru dan mobil mewah untuk tidak turut memasang RFID.

"Sekarang belum ada aturannya. Maksud saya, mesti ada semacam himbauan moral bahwa RFId itu adalah dalam rangka mengendalikan BBM bersubsidi, jadi seharusnya yang memakai atau yang memasang adalah yang membutuhkan BBM bersubsidi," kata Bambang (4/12).

Bambang menjelaskan jika mobil tidak dipasangi RFID, maka mobil tersebut tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi. Sebab, alat RFId dilengkapi sistem yang dapat mengeluarkan BBM bersubsidi di pusat pengisian bahan bakar. Artinya tanpa gelang RFID, maka nozzel di dispenser SPBU Pertamina akan menolak mengeluarkan bensin jenis premium.

"Kalau RFID ada di mobil mewah, artinya dia bisa menerima BBM bersubsidi. Misalnya mobil mewah tidak menggunakan RFID tapi mencoba mengisi BBM bersubsidi, maka tidak akan bisa," jelas Bambang.

Kendati belum ada aturan yang melarang mobil mewah dan mobil baru memasang RFID, namun menurut Bambang, pemasangan RFId masih bisa digunakan untuk mengendalikan volume BBM bersubsidi. Karena jika penggunaan telah mencapai kuota, maka BBM bersubsidi tidak dapat diakses.

"Tetapi paling tidak, RFID sendiri bisa mengendalikan volume, jadi orang tidak melakukan konsumsi yang berlebihan. Paling tidak langkah itu bisa membantu dari segi menjaga volume, 48 juta kiloliter tidak terlewati," ucap Bambang.

Bisnis jumbo

Terlepas dari itu, PT Inti akan terus menggenjot pemasangan RFID. PT Inti akan tetap mengimpor RFID dari sejumlah produsen di luar negeri. Hingga total RFID yang terpasang mencapai 100 juta unit. "Kami mengimpor dari beberapa produsen karena tidak produsen di negara manapun yang bisa mempruduksi sebanyak itu dalam waktu singkat," kata Andi.

Menurut Andi, setelah Jakarta terpasang 1 juta unit, pihaknya akan langsung memasang RFID di kendaraan yang ada di Kalimantan, Sumatera dan juga pulau Jawa. "Akan jalan bareng antara Jawa dan luar Jawa. Pemasangannya akan lebih mudah karena kami sudah punya pengalaman di Jakarta," katanya.

Bagi PT Inti, program pemerintah ini merupakan bisnis jumbo. Tak hanya skalanya yang nasional, tapi potensi pendapatan yang bakal diraup juga sangat besar. Jika RFID sudah terpasang dan program monitoring sudah dijalankan, maka PT Inti akan mendapatkan fee Rp 18 untuk setiap liter yang dikeluarkan Pertamina atau digunakan oleh mobil pengguna RFID.

Fee tersebut akan naik lagi ketika pemerintah menaikkan status monitoring menjadi pengendalian BBM subsidi dimana Inti akan memperoleh fee Rp 20,74 per liter. Sebagai gambaran, di tahun 2013 ini pemerintah menyediakan premium yang disubsidi sekitar 30 juta kiloliter dan solar subsidi sekitar 15,7 juta kiloliter.

Dengan potensi sebegitu besar, harusnya PT Inti mampu menggenjot pemasangan RFID sesuai target yang ditetapkan.

Read More

AHOK: Bukan Habitat Saya di Politik

JAKARTA - Berpolitik menuntut seseorang untuk bersikap adil, santun, tidak iri, tidak mudah tersinggung, dan selalu obyektif. Jelang Pilpres 2014 yang pelaksanaanya pada Bulan April, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan bahwa dirinya akan meninggalkan dunia perpolitikan di tahun yang baru nanti. "Saya ingin secepatnya keluar dari dunia politik," ujar Basuki atau akrab disapa Ahok, Jumat (27/12).

Keinginannya keluar dari dunia politik ia rasakan ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur, mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Saat itu juga Ahok mengungkapkan dia hampir sepenuhnya tidak berurusan dengan politik.

"Jujur setelah masuk Jakarta, saya enggak terlalu banyak campuri politik. Lebih ke warga dapat jaminan kesehatan, transportasi murah, pendidikan, sembako termasuk tempat usaha. Itu yang sudah kami pikirkan. Banjir, macet itu termasuk. Aku tidak terlalu campuri politik," kata Ahok.

Pria yang juga kader partai Gerindra itu mengungkapkan, tujuan awal dirinya terjun ke dunia politik yaitu ingin membantu banyak orang. Sebab, dalam dunia usaha hal tersebut sulit untuk dilakukan. Ia sendiri mengaku bahwa dunia politik bukanlah 'habitatnya'.

"Jujur bukan habitat saya di politik. Saya tinggalkan dunia usaha karena tidak bisa nolong orang. Saya tidak pernah sangka bisa sejauh ini bermainnya," tutur Ahok.

Read More