Haruskah Pemikiran Tan Malaka di Kembangkan

 

Jakarta - Acara bedah buku Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia jilid IV oleh elemen kelompok pemuda, yang sedianya digelar pada Jumat (7/2/2014) malam ini di Surabaya, batal dilaksanakan. Polisi tidak memberikan izin karena alasan keamanan.

Menurut Koordinator Divisi Monitoring dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Fatkhul Khoir, acara bedah buku tersebut malam ini seharusnya digelar di Perpustakaan C2O di Jalan Dr Cipto, Surabaya, dengan mendatangkan penulis buku asal Belanda, Harry A Poeze.

"Izin ditolak oleh polisi karena alasan keamanan, polisi khawatir ada pembubaran paksa oleh kelompok tertentu," katanya.

Dia menyesalkan kebijakan polisi yang tidak menurunkan izin penyelenggaraan karena, menurut dia, polisi hanya bertugas mengamankan dan tidak perlu takut dengan ancaman kelompok fundamental.

"Ini preseden buruk bagi negara yang mengaku mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi," tambahnya.

Tidak hanya itu, kata Fatkhul, sejumlah anggota panitia juga memperoleh ancaman untuk tidak menggelar kegiatan tersebut sehingga rencana untuk menggelar konferensi pers atas pembatalan itu juga gagal dilaksanakan.

Sejak informasi didapat kini puluhan anggota panitia penyelenggara bergerombol di depan pintu rumah lokasi acara. Di bagian lain, puluhan kelompok beratribut baju dan kopiah putih juga terlihat berkerumun di dekat lokasi acara. Sejumlah polisi disiagakan di lokasi tersebut.

Read More

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil Tidak Sepaham Dengan Polda Jawa Barat

 

Jakarta — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui, sulit untuk menetapkan rekomendasi dari Polda Jawa Barat tentang pembatasan jam operasi tempat dugem alias tempat hiburan malam di Kota Bandung untuk menjadi sebuah peraturan daerah (perda).

"Saya sudah bicara dengan DPRD, kalau melakukan perubahan perda itu butuh waktunya panjang," kata Ridwan di kantornya, Jumat (7/2/2014).

Terkait pembatasan jam operasi tempat hiburan malam, Pemkot Bandung akan tetap berpegangan pada perda yang sudah ada, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2012. Dalam Perda tersebut, operasi tempat hiburan malam dan sejenisnya dibatasi sampai pukul 03.00 WIB.

Seperti diberitakan, Polda Jawa Barat telah menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung agar membatasi jam operasi tempat hiburan malam yang ada di Kota Bandung hanya sampai pukul 00.00 WIB.

"Bolanya ada di DPRD dan harus diskusi dengan berbagai pihak. Kan hidup ini ada city convention, ada kesepakatan-kesepakatan. Maka, kalau ini menjadi kesepakatan baru, semua stakeholder harus diajak. Jadi, untuk menjadi sebuah peraturan, itu butuh waktu," ungkap Ridwan.

Sementara itu, Ridwan tidak menyangkal jika pengusaha tempat hiburan di Kota Bandung dibuat bingung dengan kondisi tersebut. Menjawab hal tersebut, Ridwan mempersilakan kepada pengusaha hiburan di Kota Bandung untuk memilih, mengikuti rekomendasi kepolisian atau mengikuti Perda yang ada.

"Ikuti Perda silakan, ikuti imbauan silakan. Pemkot hanya mengikuti Perda. Artinya, yang terjadi adalah fleksibilitas di lapangan," tuturnya.

Kendati demikian, Ridwan mengaku hal tersebut bukan berarti melawan otoritas kepolisian yang memiliki wewenang untuk menjaga keamanan. Kalau memang sudah menyangkut keamanan, imbuhnya, pihak kepolisian dipersilakan juga untuk mengambil tindakan yang sesuai.

"Yang di lapangan itu adalah imbauan dari kepolisian. Kalau memang polisi menegakkan imbauan untuk tutup, ya itu memang tupoksinya polisi terkait analisis keamanan," kata Ridwan. "Menyerahkan kepada polisi soal tindakan menyangkut keamanan yang dianggap perlu," imbuhnya.

Read More

Bandara Internasional Narita Tokyo mulai Maret mendatang menggunakan brosur bahasa Indonesia

 

Jakarta - Bandara Internasional Narita Tokyo mulai Maret mendatang menggunakan brosur bahasa Indonesia untuk semakin meningkatkan keramahtamahan Jepang (omotenashi) bagi orang asing terutama orang yang dapat berbahasa Indonesia.

Selain itu suara pun bisa didengar menggunakan alat semacam ponsel yang sudah diinstal perangkat lunak penerjemahan untuk beberapa bahasa, termasuk Indonesia sehingga suara bahasa Indonesia setidaknya bisa bergema di bandara tersebut nantinya.

"Bahasa Indonesia sangat penting karena bukan hanya orang Indonesia tetapi negara lain juga mengerti bahasa Indonesia seperti dari Malaysia dan Brunei, bukan," ujar Senior Executive Advisor Narita International Airport Corporation,Kosaburo Morinaka. Kamis (6/2/2014).

Dengan demikian, tambahnya, bahasa Indonesia memang sangat dibutuhkan di bandara internasional tersebut. "Namun masih sangat sederhana sekali bahasa Indonesia atau bahasa asing lain yang kami tampilkan," paparnya lagi.

Setidaknya untuk ucapan selamat, kosa kata yang sangat sederhana dalam bahasa Indonesia sudah akan muncul di bandara Narita termasuk brosur dalam bahasa Indonesia tersebut. Informasi multibahasa akan ada di counter Bandara Narita , tampilan di tempat bimbingan, seperti panduan lantai hari ini, selain bahasa Jepang, Inggris , ada pula China, Korea , Thailand , Perancis , Spanyol dan Indonesia mulai Maret 2014.

Selain selebaran yang menjelaskan akses dan dari Bandara Narita, juga ada akses informasi dengan menghubungkan Wi- Fi dan menggunakan perangkat lunak bisa menyuarakan dalam bahasa Indonesia.

Saat ini bimbingan penerbangan oleh suara otomatis yang dikumandangkan ke semua area dalam bahasa Jepang, dan masih dalam bahasa Inggris saja oleh operator bandara. Tapi nantinya dengan suara otomatis (mesin) akan muncul juga dalam bahasa China , dan Korea mulai bulan Maret 2015.

Selain itu, untuk menampilkan pesan dengan tanda "selamat datang" bandara Narita akan memunculkan ucapan tersebut tertulis dalam 25 bahasa dengan bantuan signage digital.
"Kita berusaha untuk menjadikan Narita sebagai bandara internasional sehingga banyak bangsa banyak bahasa bisa mengenal mendengarkan dan membaca dalam bahasa mereka sendiri, benar-benar internasional bukan nantinya," paparnya lagi.

Dampaknya tentu diharapkan semakin banyak orang asing datang ke Jepang karena sangat ramah akan kehadiran orang asing negeri Sakura ini. Itulah tujuan konkritnya. Kita nantikan bahasa Indonesia tersedia di bandara internasional Narita Maret nanti walaupun masih sangat sederhana. Perlahan demi perlahan semoga saja bahasa Indonesia bisa diterima lebih lanjut di Jepang ini.

Read More

Pengais Barang Bekas Calonkan Jadi Legislatif

 

Jakarta - Meski hanya bekerja sebagai tukang rongsok, namun seorang pria warga kelurahan Pangenjurutengah Kecamatan/Kabupaten Purworejo memberanikan diri menjadi calon Legislatif. Meski minim dana, namun ia optimis bisa merebut hati pemilih dan melenggang ke gedung dewan.

Pria nekad tersebut adalah Akhmadi (47). Meski hanya berlatarbelakang pendidikan SMK dan bekerja sebagai tukang rongsok, namun ia nekad mendaftar sebagai caleg dari Partai Hanura. jadilah pria asli Purworejo ini sebagai caleg yang bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) III Purworejo yang meliputi wilayah kecamatan Bayan dan Banyuurip.

Ketika ditemui di rumahnya pada Jumat (7/2/2014). Akhmadi mengaku nekad memang modal awalnya untuk nyaleg. Namun seiring berjalannya waktu, dukungan pun mulai mengalir. Karena itu ia pun optimis bisa berbicara banyak dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014 nanti.

"Awalnya saya tidak punya niat nyaleg. Lha wong hidup sehari-hari saja susah. Apa yang didapat hari ini, ya dimakan hari ini. Namun setelah memiliki pengalaman bergabung dengan tim sukses seorang caleg pada Pemilu 2009 lalu, banyak teman mendorong saya maju. Saya pun semula ragu, apa saya bisa? Apa saya mampu?" ucap Akhmadi kepada awak media yang menemuinya.

Ia mengungkapkan, sudah empat kali ia menolak tawaran maju menjadi caleg. Namun lama kelamaan ia mulai terpikir untuk maju.

"Yang menggerakkan saya sederhana saja, kalau semua caleg orang kaya? Siapa yang mewakili orang miskin seperti saya? Akhirnya dengan dukungan para tukang rosok dan banyak teman lain, saya nekad mendaftar," katanya sambil tertawa.

Untuk meraih simpati para pemilih, Akhmadi mengaku tidak memiliki trik khusus. Ia bahkan tidak mencetak spanduk foto dan Alat Peraga Kampanye (APK) lainnya. Ia hanya bermodalkan dua ribu lembar stiker dan dua ribu lembar kartu nama. Itupun bantuan dari saudara dan sisa tabungannya.

"Modalnya hanya silaturahmi. Setiap orang berusaha saya temui di dapil saya. Kebetulan saya juga punya banyak kerabat di Bayan dan Banyuurip," katanya.

Mengenai visi dan misi, Akhmadi mengaku tidak berani mengumbar sesuatu yang terlalu muluk. "Saya katakan pada calon pemilih, saya tidak berani menjanjikan apa-apa selain memperjuangkan aspirasi mereka dan mengawal berbagai program pemerintah. Namun itu sudah disambut positif mereka. Umumnya mereka sudah jenuh dengan janji kecap dan perlu yang sederhana," katanya.

Read More

Ini Wilayah Rawan Potensi Konflik di Sleman Yogya

 

Yogya - Polres Sleman telah memetakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi menjelang Pemilu. Setidaknya 117 TPS yang berada di 10 wilayah hukum Polres Sleman ditetapkan sebagai TPS yang rawan konflik.

Kapolres Sleman, AKBP Ihsan Amin mengatakan, daerah yang tidak ia sebut secara rinci itu memiliki potensi konflik yang tinggi, terlebih isu-isu politik akan naik menjelang pelaksanaan Pemilu mendatang. Sehingga ia akan melakukan pengamanan maksimal terhadap daerah tersebut dengan melibatkan unsur TNI.

"Khusus untuk wilayah yang bersuhu politik tinggi, kita akan laksanakan pengamanan full. Dibantu TNI dan kita akan minta perbantuan Brimob dan Polda," kata Ishan, Jum'at (7/2/2014) pagi.

Ihsan menuturkan, untuk TPS yang dianggap aman akan digunakan pola 2,5,10. Dimana setiap 2 orang anggotanya akan mengamankan 5 TPS dengan dibantu 10 orang linmas.

Dalam Ops Mantab Brata kali ini, Polres Sleman akan menerjunkan 1.395 personil untuk mengamankan 2.390 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman.

Untuk menyiapkan anggotanya, pihaknya juga telah melaksanakan latihan dalam bentuk simulasi dalam mengatasi berbagai gangguan keamana dalam proses Pemilu. Latihan itu, lanjut Ihsan, bertujuan untuk menguji kesiapan dan kemampuan bawahannya agar benar-benar siap dalam penugasan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan komunikasi dan kordinasi jajarannya ketika dalam pelaksanaan pengamanan nantinya.

"Kita coba simulasi hari ini dalam bentuk latihan," tambahnya.

Ihsan juga menyadari wilayah hukum Polres Sleman cukup luas, sehingga ia meminta anak buahnya untuk berkomitmen dalam menjalin kolabirasi dan sinergi dengan unsur lain lain seperti TNI. "Luas wilayah kita sangat besar, kita belum tentu mampu jika tidak berkolaborasi," tegasnya.

Read More

Daftar 6 korban tewas kecelakaan di Pandeglang

 

Jakarta - Pihak Kepolisian telah mecacat ada enam nama korban tewas dalam kecelakaan maut di Kaduhiled, Desa Bangagah, Kecamatan Pulosari, Pandeglang.

Dalam kecelakaan tunggal yang melibatkan truk pembawa rombongan siswa itu, empat siswa SMKN 1 Pandeglang tewas. Dua korban tewas lainnya yakni sopir dan kernet truk.

Dua siswa, sopir dan kernet tewas di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sementara dua siswa lainnya meninggal setelah setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandeglang.

Berikut nama enam korban tewas kecelakaan maut Pandeglang:

1. Tedi Winarahmandani (18), siswa SMKN 1 Pandeglang, warga Kampung Pasir Kopi, Desa Banyumas, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang.

2. Nuraisiyah (17), siswa SMKN 1 Pandeglang, warga Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang.

3. Muhammad Mahfud, siswa SMKN 1 Pandeglang, warga Pandeglang.

4. Abdul Rosad, siswa SMKN 1 Pandeglang, warga Pandeglang.

5. Rizal, sopir truk, warga Kampung Kadu Gadung, RT06/02, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang.

6. Muklis (21), kernet truk, warga Kampung Kadu.

Read More

Truk Makan Korban 3 Orang Tewas 3 Luka di Pandeglang

 

Jakarta - Hingga kini pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap kecelakaan yang menimpa sebuah truk yang terguling di desa Bangangah, Mandalawangi, Pandeglang, Banten.

Sejak informasi ini didapatkan melalui awak media cahayareformasi.com sampai saat ini jumlah korban tercatat sudah ada tiga orang yang meninggal ditempat dan tiga mengalamai luka yang cukup parah dari jumlah 62 siswa menengah kejuruan 3 dan saat ini seluruh korban sudah dibawa kerumah sakit terdekat.

"Kita masih mengumpulkan data, dan masih melakukan olah TKP" kata Petugas Polsek Pulosari Pandeglang, Brigadir Enggar saat dikonfirmasi, Jumat(7/2/2014).

Korban yang terdata oleh kepolisian sudah tiga orang korban yang meninggaldunia dan tiga alami luka cukup parah dari jumlah 62 siswa SMK 1 Pandeglang yang berada di Truk yang alami rem blong.

Penyebab musibah diduga karena truk kehilangan kendali karena rem blong saat melintas di jalan yang menurun.

Read More

Truk Angkut 62 Orang Terbalik di Pandeglang

 

Jakarta - Kecelakaan maut yang menimpa sebuah truk yang membawa rombongan siswa SMK 1 Pandeglang hingga terbalik ketika melintas di jalanan yang menurun di desa Bangangah, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Diketahui ada tujuh orang tewas akibat kecelakaan tersebut.

Informasi yang didapat dari warga sekitar saat ini sudah ada 7 orang yang meninggal," kata saksi mata Ulla Ifhah, Jumat(7/2/2014).

Menurut Ulla selain 7 orang tewas ada puluhan orang luka-luka akibat kecelakaan tersebut.

"Ada 62 orang siswa di truk tersebut, terbalik," ujar Ulla.

Sampai saat ini di lokasi kejadian sedang dilakukan olah kejadian. Truk yang terbalik sudah dipinggirkan. Sebelumnya truk berada di tengah jalan.

Read More

BMKG: Warga Banten Dan Sekitarnya Jangan Percayai Isu Tsunami

 

Jakarta — Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Mulyo Prabowo mengimbau warga Cilegon dan sekitarnya untuk tidak memercayai isu tsunami akibat surutnya Laut Karangantu hingga lebih kurang 1 kilometer.

Mulyo menyatakan belum mengetahui secara persis informasi yang lengkap terkait fenomena tersebut. "Sebaiknya jangan kemudian mudah terhasut dengan informasi yang beredar. Lebih baik mencari informasi yang lengkap dahulu," kata Mulyo, Jumat (7/2/2014).

Menurut Mulyo, hingga saat ini BMKG belum menerima adanya peringatan potensi tsunami dari surutnya Laut Karangantu sebab gempa bumi juga belum terjadi di sana. Kemudian, ia juga belum mengetahui seberapa jauh surutnya air laut dan sudah berapa lama terjadi.

Di Serang, kata dia, belum ada informasi potensi gempa bumi. Terakhir, gempa bumi terjadi di Maluku bukan di Selat Sunda. Kendati demikian, di bulan Februari ini sedang terjadi puncak pasang surut air laut.

Setiap tanggal 7, 8, dan 9 Februari merupakan waktu pasang air maksimum di laut di utara Jakarta dan sekitarnya. Di masa puncak pasang surut air laut, tinggi maksimum air di pantai bisa mencapai satu meter lebih.

"Tapi, setahu saya Serang dan sekitarnya masih dalam kondisi aman. Kantor BMKG Serang juga tidak memberikan laporan apa-apa ke BMKG pusat," kata Mulyo.

Fenomena surutnya air laut Pantai Karangantu, Serang, Banten, menjadi perbincangan di berbagai media sosial. Pesan berantai yang beredar menimbulkan keresahan warga.

Read More

TNI AL Tetap Namakan Kapal Perang Usman Harun

 

Jakarta - Protes Singapura atas penamaan kapal perang Usman Harun tidak mendapat respon dari TNI AL. Menurut mereka, pemberian nama tersebut merupakan gelar penghormatan bagi kedua pahlawan tersebut.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati mengatakan, menjadi suatu hal yang wajar kalau ada figur yang dianggap pahlawan di satu negara, namun punya citra buruk di luar. Meski Singapura menilai keduanya negatif, namun bagi Indonesia, Usman dan Harun adalah pahlawan.

"Jadi tidak bisa hanya karena Singapura protes pemberian nama itu, lalu kita mengubahnya. Kritik tersebut tidak akan mempengaruhi KRI Usman Harun," kata Untung, Jumat (7/2).

Usman Harun merupakan nama dua prajurit Korps Komando Operasi (KKO) pada periode 1960-an, atau yang disebut Marinir AL sekarang ini. Keduanya diberi gelar pahlawan nasional setelah dihukum mati oleh Pemerintah Singapura lantaran diduga melakukan aksi terorisme di Macdonald House.

Menurut Untung, dengan diabadikannya nama Usman Harun dalam kapal perang milik TNI AL, nilai luhur mereka diharapkan menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia dan para prajurit korps Marinir TNI AL. "Pemberian nama tersebut pada kapal perang juga sudah melalui mekanisme serta prosedur yang sesuai," ujar dia.

Setiap jenis kapal punya kriteria penamaannya masing-masing. Untuk kapal perang, harus menggunakan nama pahlawan nasional, berbeda lagi dengan kapal selam dan jenis lainnya. Lalu alasan memilih nama Usman Harun, kata dia, keduanya merupaka prajurit KKO, cikal bakal korps Marinir TNI AL.

"Dan keduanya sudah menjadi pahlawan nasional. Tentunya ini menjadi alasan mengapa memilih nama Usman Harun," katanya.

Selain kapal Usman Harun, TNI AL juga memilki dua kapal lainnya dengan nama Bung Tomo dan Jhon Lie. Ketiganya akan dioperasikan melintas Samudra pada Juni 2014 mendatang.

Read More

Inilah Humas Polda Jabar Terbaik Kedua se-Indonesia

 

Jakarta  – Bidang Humas Polda Jabar menyabet piagam dan piala penghargaan bidang kehumasan selama tahun 2013. Polda Jabar menduduki peringkat kedua tingkat Polda se Indonesia, setelah Polda Jatim. Sedangkan Polda Metro Jaya ada di peringkat ketiga.

Penghargaan diberikan langsung Kapolri Jenderal Sutarman saat Rapat Kerja Teknis Humas Polri 2014 di Mabes Polri Jakarta 3 Februari lalu. “ Piagam dan piala ini diharapkan bisa menjadi motivasi anggota Humas untuk terus berkarya,“ ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul, Jumat.

Di bidang kehumasan, Polda Jabar sudah dua kali menduduki rangking kedua, masing masing 2012 dan 2013, sedang 2011 menduduki peringkat ke-3. “ Wajar. Polda Jabar mendapat penghargaan dua kali berturut turut lantaran bidang kehumasan mengalami kemajuan yang cukup hebat. Akses informasi dan kran komunikasi baik di tingkat intern maupun ekstern sangat mudah alias tidak ribet. Luar biasa,“ kata seorang polisi.

Read More

Rencana Jalan Berlubang di Jakarta Akan Dibetonisasi

JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memperbaiki sejumlah jalan berlubang yang rusak akibat banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu. Rencananya, perbaikan jalan akan dilakukan dengan cara betonisasi dan dilakukan secara bertahap. "Nah kita sudah mau menggunakan teknik beton dan teknologi baru semen yang enam jam bisa langsung kering," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dikatakan Basuki, betonisasi jalan teknologi baru ini telah diujicoba untuk mengetahui dasar serap air. "Teknologi betonisasi jalan yang cepat kering ini diprediksi bertahan selama 5 tahun," katanya.
Dikatakan Basuki, rencananya jalan yang akan dibeton sekitar 44 ribu meter persegi atau tiga persen lebih dari total ruas jalan di ibu kota. Adapun prioritas ruas jalan yang akan di beton yakni di kawasan Cilincing dan Tanjung Priok.

Meski begitu, diakui Basuki, penerapan teknologi tersebut saat ini terkendala oleh cuaca hujan yang masih mengguyur kota Jakarta. "Kita akan bekerja sama dengan BMKG untuk memantau cuaca. Kayak hari ini, kalau hujan ya nggak boleh kita kerjain," tuturnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak mempermasalahkan biaya besar yang akan dikeluarkan melalui APBD untuk penerapan teknologi baru tersebut. "Kalau rusak, itu kerugian ekonominya lebih tinggi. Nah kita mau usahakan Jakarta ini supaya nggak bolak-balik memperbaiki jalan yang sama. Sudah macet, jalanannya rusak lagi. Bukan soal biayanya, tapi ekonomisnya. Yang penting dikerjain dengan bagus," tandasnya.

Read More

Honor Dana Saksi Pemilu Jadi Sorotan KPK

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus potensi masalah terkait rencana kebijakan dana saksi partai politik (parpol). Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menilai, perencanaan dana saksi parpol yang terlalu mepet dengan penyelenggaraan Pemilu 2014 bisa berujung pada penyelewengan dana.

"Setiap perencanaan yang tidak baik atau tiba-tiba, maka pelaksanaan atau pengelolaannya biasanya juga tidak mudah," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Senin (3/2). Ia menekankan, seharusnya ada perencanaan lebih matang terkait dana saksi parpol itu.

Di antaranya, kesiapan pengelola dana, petunjuk operasional, calon penerima, dan juga pengawasannya. Terlebih, calon penerima dana itu jumlahnya sangat banyak dan tersebar sampai ke pelosok.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk dana saksi bagi 12 parpol sekitar Rp 660 miliar dengan total saksi mencapai 6,6 juta orang yang mengawasi 545.778 TPS. Dengan perhitungan sedemikian, setiap parpol mendapat alokasi sekitar Rp 55 miliar yang rencananya disalurkan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, perlu mekanisme pengawasan yang memadai atas penggunaan dana saksi parpol. "Jika diperlukan, KPK siap membantu perbaikan sistemnya atau untuk pencegahan korupsinya," ujar dia.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberi sinyal untuk menolak penitipan dana saksi partai politik (parpol) yang direncanakan pemerintah. Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, penolakan tersebut karena penggelontoran dana saksi parpol sangat berisiko. "Kami akan menghitung ulang risiko jika dana tersebut jadi (digelontorkan)," sambung Daniel.

Menurut dia, di antara risiko-risiko tersebut adalah penggelontoran dana bisa mengundang perilaku koruptif dan melimpahkan beban tanggung jawab bagi Bawaslu untuk mengawasi penggunaannya. Hal itu ujung-ujungnya bisa membuat anggota Bawaslu mengabaikan tugas-tugas lainnya yang lebih penting.

Menurut Daniel, dana saksi parpol tersebut adalah desakan parpol yang sudah disuarakan ke pemerintah dan tinggal menunggu finalisasi peraturan. Namun, ditegaskan Daniel, tetap akan ada penghitungan ulang tentang dampak serius penggelontoran dana saksi tersebut.

Ia menegaskan, jika nantinya dana tersebut menumpulkan kinerja, Bawaslu akan menolak. "Tentu nantinya akan kami sampaikan sesuai dengan cara-cara yang elok dan sesuai mekanisme," ujar Daniel.

Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) juga melaporkan mengenai dana saksi parpol itu ke KPK, kemarin. Perwakilan KUAK, Abdullah Dahlan, menilai dana saksi parpol itu tidak mempunyai payung hukum dan tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

KUAK melihat adanya potensi penyelewengan, pemborosan anggaran, dan korupsi apabila dana saksi parpol itu disetujui. Ia mendorong KPK untuk bergerak melakukan pencegahan. n ed: fitriyan zamzami

Informasi dan berita lainnya silakan dibaca di Republika, terimakasih.

Read More

Jakarta Akan Miliki Waduk Ciawi

BOGOR -- Usai menanam pohon di Perkebunan Teh Ciliwung, Bupati Bogor Rachmat Yasin mengajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau lokasi yang akan dibangun Waduk Ciawi, Selasa (4/2). Waduk tersebut merupakan satu dari dua waduk yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengurangi banjir Jakarta.

"Sebelah sana Pak Jokowi. Itu lokasi yang akan dibangun waduk," kata Rachmat pada Jokowi sambil menunjuk sebuah lembah yang masih dipenuhi pepohonan.

Rachmat mengatakan, titik koordinat waduk sudah ditentukan oleh Kementerian PU. Hanya saja, kata dia, lokasinya sedikit bergeser dari rencana semula.  "Dari hasil penelitian ternyata tanahnya itu berbatu. Jadi harus geser sedikit," kata dia.

Menurut Rachmat, luas Waduk Ciawi  adalah 107 hektare sementara Waduk  Sukamahi 24,8 hektare. Untuk membangun dua waduk itu, Pemkab Bogor itu harus memindahkan 275 KK.

Bulan ini, kata dia, pihaknya menargetkan sosialisasi pada masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan waduk sudah rampung. Sehingga, selanjutnya pemerintah tinggal melakukan pendataan dan pemetaan bidang.

"Kami juga sudah tugaskan pada camat dan kepala desa agar tidak keluar spekulan mengenai harga tanah. Sebab kalau pemerintah pasti akan membeli sesuai dengan penilaian dari tim penaksiran harga," ujar kader PPP ini.

Pembebasan tanah untuk waduk akan dilakukan oleh Pemprov DKI. Sementara pembangunan fisik waduknya akan dikerjakan oleh Kementerian PU dengan total biaya Rp 1,9 triliun.

Read More