This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Jumat, 07 Februari 2014

Daftar 6 korban tewas kecelakaan di Pandeglang

 
Jakarta - Pihak Kepolisian telah mecacat ada enam nama korban tewas dalam kecelakaan maut di Kaduhiled, Desa Bangagah, Kecamatan Pulosari, Pandeglang.

Dalam kecelakaan tunggal yang melibatkan truk pembawa rombongan siswa itu, empat siswa SMKN 1 Pandeglang tewas. Dua korban tewas lainnya yakni sopir dan kernet truk.

Dua siswa, sopir dan kernet tewas di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sementara dua siswa lainnya meninggal setelah setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandeglang.

Berikut nama enam korban tewas kecelakaan maut Pandeglang:

1. Tedi Winarahmandani (18), siswa SMKN 1 Pandeglang, warga Kampung Pasir Kopi, Desa Banyumas, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang.

2. Nuraisiyah (17), siswa SMKN 1 Pandeglang, warga Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang.

3. Muhammad Mahfud, siswa SMKN 1 Pandeglang, warga Pandeglang.

4. Abdul Rosad, siswa SMKN 1 Pandeglang, warga Pandeglang.

5. Rizal, sopir truk, warga Kampung Kadu Gadung, RT06/02, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang.

6. Muklis (21), kernet truk, warga Kampung Kadu.

Truk Makan Korban 3 Orang Tewas 3 Luka di Pandeglang

 Polisi Masih Olah TKP Musibah Truk Maut Pandeglang
Jakarta - Hingga kini pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap kecelakaan yang menimpa sebuah truk yang terguling di desa Bangangah, Mandalawangi, Pandeglang, Banten.

Sejak informasi ini didapatkan melalui awak media cahayareformasi.com sampai saat ini jumlah korban tercatat sudah ada tiga orang yang meninggal ditempat dan tiga mengalamai luka yang cukup parah dari jumlah 62 siswa menengah kejuruan 3 dan saat ini seluruh korban sudah dibawa kerumah sakit terdekat.

"Kita masih mengumpulkan data, dan masih melakukan olah TKP" kata Petugas Polsek Pulosari Pandeglang, Brigadir Enggar saat dikonfirmasi, Jumat(7/2/2014).

Korban yang terdata oleh kepolisian sudah tiga orang korban yang meninggaldunia dan tiga alami luka cukup parah dari jumlah 62 siswa SMK 1 Pandeglang yang berada di Truk yang alami rem blong.

Penyebab musibah diduga karena truk kehilangan kendali karena rem blong saat melintas di jalan yang menurun.


Truk Angkut 62 Orang Terbalik di Pandeglang

 Truk Terguling di Pandeglang, 7 Siswa SMK Tewas
Jakarta - Kecelakaan maut yang menimpa sebuah truk yang membawa rombongan siswa SMK 1 Pandeglang hingga terbalik ketika melintas di jalanan yang menurun di desa Bangangah, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Diketahui ada tujuh orang tewas akibat kecelakaan tersebut.

Informasi yang didapat dari warga sekitar saat ini sudah ada 7 orang yang meninggal," kata saksi mata Ulla Ifhah, Jumat(7/2/2014).

Menurut Ulla selain 7 orang tewas ada puluhan orang luka-luka akibat kecelakaan tersebut.

"Ada 62 orang siswa di truk tersebut, terbalik," ujar Ulla.

Sampai saat ini di lokasi kejadian sedang dilakukan olah kejadian. Truk yang terbalik sudah dipinggirkan. Sebelumnya truk berada di tengah jalan.

BMKG: Warga Banten Dan Sekitarnya Jangan Percayai Isu Tsunami

 
Jakarta — Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Mulyo Prabowo mengimbau warga Cilegon dan sekitarnya untuk tidak memercayai isu tsunami akibat surutnya Laut Karangantu hingga lebih kurang 1 kilometer.

Mulyo menyatakan belum mengetahui secara persis informasi yang lengkap terkait fenomena tersebut. "Sebaiknya jangan kemudian mudah terhasut dengan informasi yang beredar. Lebih baik mencari informasi yang lengkap dahulu," kata Mulyo, Jumat (7/2/2014).

Menurut Mulyo, hingga saat ini BMKG belum menerima adanya peringatan potensi tsunami dari surutnya Laut Karangantu sebab gempa bumi juga belum terjadi di sana. Kemudian, ia juga belum mengetahui seberapa jauh surutnya air laut dan sudah berapa lama terjadi.

Di Serang, kata dia, belum ada informasi potensi gempa bumi. Terakhir, gempa bumi terjadi di Maluku bukan di Selat Sunda. Kendati demikian, di bulan Februari ini sedang terjadi puncak pasang surut air laut.

Setiap tanggal 7, 8, dan 9 Februari merupakan waktu pasang air maksimum di laut di utara Jakarta dan sekitarnya. Di masa puncak pasang surut air laut, tinggi maksimum air di pantai bisa mencapai satu meter lebih.

"Tapi, setahu saya Serang dan sekitarnya masih dalam kondisi aman. Kantor BMKG Serang juga tidak memberikan laporan apa-apa ke BMKG pusat," kata Mulyo.

Fenomena surutnya air laut Pantai Karangantu, Serang, Banten, menjadi perbincangan di berbagai media sosial. Pesan berantai yang beredar menimbulkan keresahan warga.

TNI AL Tetap Namakan Kapal Perang Usman Harun

 
Jakarta - Protes Singapura atas penamaan kapal perang Usman Harun tidak mendapat respon dari TNI AL. Menurut mereka, pemberian nama tersebut merupakan gelar penghormatan bagi kedua pahlawan tersebut.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati mengatakan, menjadi suatu hal yang wajar kalau ada figur yang dianggap pahlawan di satu negara, namun punya citra buruk di luar. Meski Singapura menilai keduanya negatif, namun bagi Indonesia, Usman dan Harun adalah pahlawan.

"Jadi tidak bisa hanya karena Singapura protes pemberian nama itu, lalu kita mengubahnya. Kritik tersebut tidak akan mempengaruhi KRI Usman Harun," kata Untung, Jumat (7/2).

Usman Harun merupakan nama dua prajurit Korps Komando Operasi (KKO) pada periode 1960-an, atau yang disebut Marinir AL sekarang ini. Keduanya diberi gelar pahlawan nasional setelah dihukum mati oleh Pemerintah Singapura lantaran diduga melakukan aksi terorisme di Macdonald House.

Menurut Untung, dengan diabadikannya nama Usman Harun dalam kapal perang milik TNI AL, nilai luhur mereka diharapkan menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia dan para prajurit korps Marinir TNI AL. "Pemberian nama tersebut pada kapal perang juga sudah melalui mekanisme serta prosedur yang sesuai," ujar dia.

Setiap jenis kapal punya kriteria penamaannya masing-masing. Untuk kapal perang, harus menggunakan nama pahlawan nasional, berbeda lagi dengan kapal selam dan jenis lainnya. Lalu alasan memilih nama Usman Harun, kata dia, keduanya merupaka prajurit KKO, cikal bakal korps Marinir TNI AL.

"Dan keduanya sudah menjadi pahlawan nasional. Tentunya ini menjadi alasan mengapa memilih nama Usman Harun," katanya.

Selain kapal Usman Harun, TNI AL juga memilki dua kapal lainnya dengan nama Bung Tomo dan Jhon Lie. Ketiganya akan dioperasikan melintas Samudra pada Juni 2014 mendatang.

Inilah Humas Polda Jabar Terbaik Kedua se-Indonesia

 
Jakarta  – Bidang Humas Polda Jabar menyabet piagam dan piala penghargaan bidang kehumasan selama tahun 2013. Polda Jabar menduduki peringkat kedua tingkat Polda se Indonesia, setelah Polda Jatim. Sedangkan Polda Metro Jaya ada di peringkat ketiga.

Penghargaan diberikan langsung Kapolri Jenderal Sutarman saat Rapat Kerja Teknis Humas Polri 2014 di Mabes Polri Jakarta 3 Februari lalu. “ Piagam dan piala ini diharapkan bisa menjadi motivasi anggota Humas untuk terus berkarya,“ ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul, Jumat.

Di bidang kehumasan, Polda Jabar sudah dua kali menduduki rangking kedua, masing masing 2012 dan 2013, sedang 2011 menduduki peringkat ke-3. “ Wajar. Polda Jabar mendapat penghargaan dua kali berturut turut lantaran bidang kehumasan mengalami kemajuan yang cukup hebat. Akses informasi dan kran komunikasi baik di tingkat intern maupun ekstern sangat mudah alias tidak ribet. Luar biasa,“ kata seorang polisi.

Selasa, 04 Februari 2014

Rencana Jalan Berlubang di Jakarta Akan Dibetonisasi

JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memperbaiki sejumlah jalan berlubang yang rusak akibat banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu. Rencananya, perbaikan jalan akan dilakukan dengan cara betonisasi dan dilakukan secara bertahap. "Nah kita sudah mau menggunakan teknik beton dan teknologi baru semen yang enam jam bisa langsung kering," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dikatakan Basuki, betonisasi jalan teknologi baru ini telah diujicoba untuk mengetahui dasar serap air. "Teknologi betonisasi jalan yang cepat kering ini diprediksi bertahan selama 5 tahun," katanya.
Dikatakan Basuki, rencananya jalan yang akan dibeton sekitar 44 ribu meter persegi atau tiga persen lebih dari total ruas jalan di ibu kota. Adapun prioritas ruas jalan yang akan di beton yakni di kawasan Cilincing dan Tanjung Priok.

Meski begitu, diakui Basuki, penerapan teknologi tersebut saat ini terkendala oleh cuaca hujan yang masih mengguyur kota Jakarta. "Kita akan bekerja sama dengan BMKG untuk memantau cuaca. Kayak hari ini, kalau hujan ya nggak boleh kita kerjain," tuturnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak mempermasalahkan biaya besar yang akan dikeluarkan melalui APBD untuk penerapan teknologi baru tersebut. "Kalau rusak, itu kerugian ekonominya lebih tinggi. Nah kita mau usahakan Jakarta ini supaya nggak bolak-balik memperbaiki jalan yang sama. Sudah macet, jalanannya rusak lagi. Bukan soal biayanya, tapi ekonomisnya. Yang penting dikerjain dengan bagus," tandasnya.

Honor Dana Saksi Pemilu Jadi Sorotan KPK

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus potensi masalah terkait rencana kebijakan dana saksi partai politik (parpol). Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menilai, perencanaan dana saksi parpol yang terlalu mepet dengan penyelenggaraan Pemilu 2014 bisa berujung pada penyelewengan dana.

"Setiap perencanaan yang tidak baik atau tiba-tiba, maka pelaksanaan atau pengelolaannya biasanya juga tidak mudah," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Senin (3/2). Ia menekankan, seharusnya ada perencanaan lebih matang terkait dana saksi parpol itu.

Di antaranya, kesiapan pengelola dana, petunjuk operasional, calon penerima, dan juga pengawasannya. Terlebih, calon penerima dana itu jumlahnya sangat banyak dan tersebar sampai ke pelosok.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk dana saksi bagi 12 parpol sekitar Rp 660 miliar dengan total saksi mencapai 6,6 juta orang yang mengawasi 545.778 TPS. Dengan perhitungan sedemikian, setiap parpol mendapat alokasi sekitar Rp 55 miliar yang rencananya disalurkan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, perlu mekanisme pengawasan yang memadai atas penggunaan dana saksi parpol. "Jika diperlukan, KPK siap membantu perbaikan sistemnya atau untuk pencegahan korupsinya," ujar dia.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberi sinyal untuk menolak penitipan dana saksi partai politik (parpol) yang direncanakan pemerintah. Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, penolakan tersebut karena penggelontoran dana saksi parpol sangat berisiko. "Kami akan menghitung ulang risiko jika dana tersebut jadi (digelontorkan)," sambung Daniel.

Menurut dia, di antara risiko-risiko tersebut adalah penggelontoran dana bisa mengundang perilaku koruptif dan melimpahkan beban tanggung jawab bagi Bawaslu untuk mengawasi penggunaannya. Hal itu ujung-ujungnya bisa membuat anggota Bawaslu mengabaikan tugas-tugas lainnya yang lebih penting.

Menurut Daniel, dana saksi parpol tersebut adalah desakan parpol yang sudah disuarakan ke pemerintah dan tinggal menunggu finalisasi peraturan. Namun, ditegaskan Daniel, tetap akan ada penghitungan ulang tentang dampak serius penggelontoran dana saksi tersebut.

Ia menegaskan, jika nantinya dana tersebut menumpulkan kinerja, Bawaslu akan menolak. "Tentu nantinya akan kami sampaikan sesuai dengan cara-cara yang elok dan sesuai mekanisme," ujar Daniel.

Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) juga melaporkan mengenai dana saksi parpol itu ke KPK, kemarin. Perwakilan KUAK, Abdullah Dahlan, menilai dana saksi parpol itu tidak mempunyai payung hukum dan tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

KUAK melihat adanya potensi penyelewengan, pemborosan anggaran, dan korupsi apabila dana saksi parpol itu disetujui. Ia mendorong KPK untuk bergerak melakukan pencegahan. n ed: fitriyan zamzami
Informasi dan berita lainnya silakan dibaca di Republika, terimakasih.

Jakarta Akan Miliki Waduk Ciawi

BOGOR -- Usai menanam pohon di Perkebunan Teh Ciliwung, Bupati Bogor Rachmat Yasin mengajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau lokasi yang akan dibangun Waduk Ciawi, Selasa (4/2). Waduk tersebut merupakan satu dari dua waduk yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengurangi banjir Jakarta.

"Sebelah sana Pak Jokowi. Itu lokasi yang akan dibangun waduk," kata Rachmat pada Jokowi sambil menunjuk sebuah lembah yang masih dipenuhi pepohonan.

Rachmat mengatakan, titik koordinat waduk sudah ditentukan oleh Kementerian PU. Hanya saja, kata dia, lokasinya sedikit bergeser dari rencana semula.  "Dari hasil penelitian ternyata tanahnya itu berbatu. Jadi harus geser sedikit," kata dia.

Menurut Rachmat, luas Waduk Ciawi  adalah 107 hektare sementara Waduk  Sukamahi 24,8 hektare. Untuk membangun dua waduk itu, Pemkab Bogor itu harus memindahkan 275 KK.

Bulan ini, kata dia, pihaknya menargetkan sosialisasi pada masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan waduk sudah rampung. Sehingga, selanjutnya pemerintah tinggal melakukan pendataan dan pemetaan bidang.

"Kami juga sudah tugaskan pada camat dan kepala desa agar tidak keluar spekulan mengenai harga tanah. Sebab kalau pemerintah pasti akan membeli sesuai dengan penilaian dari tim penaksiran harga," ujar kader PPP ini.

Pembebasan tanah untuk waduk akan dilakukan oleh Pemprov DKI. Sementara pembangunan fisik waduknya akan dikerjakan oleh Kementerian PU dengan total biaya Rp 1,9 triliun.

Besok Akan Ada Uji Coba Jalan Layang Jombor

Jakarta - SLEMAN -- Operasional jalan layang atau flyover Jombor akan diujicoba selama dua hari mulai Rabu (5/2). Flyover Jombor bisa dilintasi kendaraan roda empat dan roda dua yang mengarah ke Magelang dan Gamping.

Ujicoba pada hari pertama akan dilakukan mulai pukul 09.00-18.00 WIB. Sementara pada Kamis (6/2), kendaraan dapat melintasi Flyover mulai pukul 06.00-18.00 WIB.
"Kami akan ujicoba untuk struktur dan traffic (lalu lintas) Flyover Jombor," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Flyover Jombor, Santoso, Selasa (4/2).

Semua jenis kendaraan, kata Santoso diperbolehkan lewat Flyover Jombor dalam ujicoba tersebut. PPK akan menguji struktur konstruksi jalan dan arah lalu lintas sebelum Flyover Jombor resmi dioperasikan. Setelah dua hari ujicoba, Flyover Jombor akan kembali ditutup bagi kendaraan.

Meski masuk tahap ujicoba, pembangunan Flyover Jombor diakui Santoso belum selesai sepenuhnya. Jalan pendekat ke arah Magelang belum diaspal. Lampu dan riling jalan pun masih menunggu dipasang. Pembebasan tanah untuk pelebaran jalan juga masih tersendat, karena belum ada kesepakatan terkait harga tanah.

Meski demikian, operasional Flyover Jombor tidak akan menunggu selesainya pembebasan tanah. Pembangunan Flyover Jombor akan dihentikan pada April mendatang. "Meski tanah belum bebas, kami akan fungsikan Flyover pada awal April," ujar Santoso.

Mau Tau: Plat Nomor di Kota Ini Seharga Rp 400 Juta

Jakarta - SHANGHAI -- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan bermotor) atau biasa disebut pelat nomor kini banyak diperjualbelikan di pasar gelap Beijing dan harganya bisa melambung hingga sekitar Rp 400 juta. Hal itu dipicu pembatasan penerbitan pelat nomor baru oleh pemerintah Beijing.
Seperti diberitakan Reuters, pelat nomor seharga Rp 400 juta itu hampir setara dua mobil Ford Focus di China. Focus merupakan kendaraan paling laris di negeri itu. Pembatasan plat nomor kendaraan baru adalah langkah pemerintah Beijing untuk mengurangi polusi dan kemacetan lalu lintas.
Pemerintah Beijing mulai 2011 menyelenggarakan undian TNKB, yaitu satu pelat nomor bagi setiap 10 warga yang mengajukan permohonan plat nomor. Tahun ini Beijing mengurangi 40 persen plat nomor baru yang diterbitkan menjadi hanya 150 ribu unit, artinya hanya satu dari setiap 150 pengajuan TNKB yang akan dikabulkan.
Antrean panjang pemohon plat nomor telah memicu pasar gelap, padahal peraturan setempat melarang memperjualbelikan atau memimjamkan TNKB. "Dua tahun sudah saya ikut undian dan tak pernah dapat, saya putus asa," kata warga Beijing, Han Kuilong.
Pekerja kantor itu menyewa pelat nomor seharga lima ribu yuan (sekitar Rp10 juta) setiap tahun. Undian online bulan Februari 2014 diikuti hampir dua juta peserta demi mendapatkan 25 ribu plat nomor baru.
Seorang sumber dari kalangan dealer kendaraan di Beijing, mengemukakan perusahaannya menyewa hampir 200 plat nomor pada tahun 2013. Beberapa laman web juga memasang posting mencari atau menawarkan TNKB. "Permintaan semakin panas karena mendapatkan plat nomor dari undian semakin sulit," kata seorang manajer laman web yang  memperjualbelikan plat nomor.
Harga plat nomor pada enam bulan lalu adalah 120 ribu yuan sedangkan kini harganya menjadi 200 ribu yuan, kata manajer tersebut, yang minta kepada Reuters agar namanya tidak diungkap.
 Warga yang ingin punya mobil baru, harus mematikan plat nomor lama dan mengajukan plat nomor baru untuk kendaraan barunya. Yang bersangkutan tidak perlu ikut undian untuk mendapatkan TNKB baru. Pembatasan TNKB juga diberlakukan di kota Shanghai, Guangzhou, Guiyang, dan Tianjin. Cara yang ditempuh kota-kota itu adalah lewat dengan lelang, kombinasi lelang dan undian, atau hanya undian.
sumber:ROL

Revolusi dan Pengadilan Politik Mursi

Jakarta - LONDON - Pengadilan yang sedang berjalan terhadap mantan presiden Mesir, Muhammad Mursi, bukan sembarangan proses hukum. Pengajar hak asasi manusia di London School of Economics and Political Science, Awol K Allo, menulis, ini merupakan sebuah pengadilan politik.

Pengadilan yang digelar otoritas hukum Mesir itu, kata Awol, bertujuan untuk mempermalukan, mendelegetimasi, dan membuang kiprah Ikhwanul Muslimin dari lanskap perpolitikan Mesir. "Sasarannya adalah menghilangkan Ikhwanul Muslimin dari Mesir, bukan sekadar mengenyahkan Mursi," tulis Awol di Aljazeera, Senin (3/2).

Menurut ahli hukum Frankfurt school, Otto Kirchheimer, pengadilan (persidangan) politik adalah sebuah strategi memobilisasi perangkat-perangkat hukum dan peraturan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Ini lazim dilakukan banyak rezim di seluruh dunia yang baru saja memasuki fase 'revolusi'.

Pengadilan politik klasik, kata Kirchheimer, terkait dengan upaya rezim berkuasa yang mencoba melibatkan musuh bersama masyarakat untuk dibuang jauh-jauh dari dunia politik. Pengadilan terhadap Mursi didesain untuk mengenyahkan Mursi dan gerakan-gerakan pendukungnya dari ruang politik Mesir.

Pengadilan politik, jelas Awol, tidak terhindarkan sebagai konsekuensi dari sebuah revolusi politik. Dari revolusi Inggris dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18 hingga revolusi Cina dan Iran pada abad ke-20, ruang sidang menyediakan ruang 'nyaman' bagi penguasa yang tumbang.

Tujuan lain pengadilan politik ini, kata Awol, untuk mengklarifikasi, merasionalisasi, membenarkan, dan menerima arti penting revolusi. "Ini yang sedang dilakukan terhadap Mursi," kata dia.

Persoalnnya, Awol menyebut, terlalu dini mengatakan apakah yang terjadi di Mesir terhadap Mursi itu benar-benar revolusi atau kudeta. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa Mursi tidak dikudeta. Terlalu mudah juga untuk menyimpulkan bahwa terjadi revolusi terhadap Mursi.

Tak heran jika Mursi menolak keras legitimasi dan otorisasi pengadilan terhadap dirinya. "Saya adalah presiden yang sah dan militer mengkudeta pemerintahan saya," kata Mursi ketika muncul di pengadilan.
sumber:ROL

Sabtu, 01 Februari 2014

Sejarah Internet Indonesia


Jakarta - Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, dimana semangat kerjasama, kekeluargaan & gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan Internet. Sejak 1988, ada pengguna awal Internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX (Inggris) dan Compuserve (AS) untuk mengakses internet.

Berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC, protokol Internet (IP) pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan Internet Indonesia di tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia.