Rabu, 02 September 2015

PENGAMANAN PILKADA SERENTAK 2015

Jalur - Polri dalam mengamankan Pilkada mempersiapkan 182.524 personel yang didukung oleh 5.137personel Mabes Polri dibagi tiga wilayah, Indonesia Barat, Indonesia Tengah serta Indonesia Timur, Wakapolri Komnjen Pol Budi Gunawan dalam Raker dengan DPD RI, Selasa.

Lebih lanjut, Budi Gunawan yang mewakili Kapolri merinci Kesiapan Pikada Serentak tahun 2015 untuk menghadapi peristiwa kotenjensi dengan sandi Renkon Merpati 2015 .Menghadapi situasi itu, Polri menyiapkan 70.735 personel, ditambah 11.000 personel TNI serta didukung Linmas.

Dijelaskan, semuanya itu untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.

Tentang pengelolaan dana pengamanan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota, total biayanya sebesar Rp 1.094.576.349.977 Namun hingga saat ini, anggaran yang disetujui pemerintah daerah sebesar Rp 691.180.203.655.

Kendati demikian, berapun anggaran yang disediakan untuk pengamanan , Polri siap melaksanakan pengamanan dengan optimal- dengan prinsip selektif prioritas sesuai ancaman pada setiap pentahapan Pilkada Serentak 2015.

Komjen Budi Gunawan, membeberkan tentang Netralisasi Polri merupakan amanat dalam pelaksanaan reformasi Polri, bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Dalam pada itu, Komjen Budi Gunawan memaparkan tentang peta kerawanan pilkada, Polri telah melakukan pemetaan potensi kerawanan meliputi analisa potensi kerawanan pilkada dipetakan berdasarkan beberapa indikator yaitu, kesiapan penyelenggara pikada, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, keberadaan pengurus parpol ganda, karakteristik masyarakat, tingkat kerawanan gangguan kamtibmas, sengketa batas wilayah, calon incubment/petahana.sumber:kki

Related Posts:

  • Pejabat Saling Lempar soal Status TransjakartaJAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera mengesahkan perda perubahan status Transjakarta. Status Transjakarta rencananya akan diubah dari Unit Pengelola (UP) menjadi P… Read More
  • Banyak Hakim Pelanggar Kode Etik   Jakarta - Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2013 sampai dengan triwulan ketiga (Januari-September) telah menerima 1664 laporan pelanggaran kode etik dan kehormatan hakim.Laporan terbanyak dugaan pelanggaran hakim berasa… Read More
  • Menolak Pembahasan Revisi KUHP dan KUHAPSurabaya - Pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP dinilai melemahkan upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan antikorupsi. Apabila pembahasan kedua RUU tersebut tidak dicabut pemerintah dan DPR, maka akan menjadi problem besar … Read More
  • Prioritas Sutarman Setelah Jadi Kapolri: Pemilu 2014 Jakarta - Komjen Sutarman menegaskan akan memprioritaskan pengamanan proses Pemilu 2014. Prioritas ini akan dikerjakan setelah dirinya resmi dilantik menjadi Kapolri baru."Kita ini sudah menghadapi tahapan Pemilu, yang jela… Read More
  • Densus Antikorupsi Bukan untuk Kerdilkan KPK JAKARTA - Calon Kapolri Komjen Pol Sutarman tampaknya serius menanggapi usulan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Rencana itu akan dia realisasikan segera setelah dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Susi… Read More

0 komentar:

Posting Komentar