Produksi Ganja Akan Menambah Pajak Tahunan

Jalur - Negara bagian AS, Washington membutuhkan ganja sebanyak 135 sampai 225 metrik ton untuk kebutuhan tahun depan. Demikian menurut perkiraan dari para peneliti di RAND Corporation. Jumlah tersebut dua kali dari estimasi sebelumnya.

Kantor keuangan Washington sebelumnya memperkirakan konsumsi ganja di Washington akan mencapai 85 metrik ton pada 2013. Berdasarkan data federal dari 2008 dan 2009 diperkirakan terdapat sekitar 363.000 orang pengguna ganja di Washington .

Angka tersebut diperbarui tahun 2010 dan 2011 dengan jumlah 556.000 orang. Untuk mengetahui jumlah pengguna baru, organisasi nirlaba RAND bersama lembaga survey kesehatan mengadakan survei berbasis web kepada pengguna ganja di negara bagian Washington. Survey menampilkan foto-foto dari orang-orang yang disembuhkan dengan ganja dan menyebutkan jumlah aktual ganja yang mereka gunakan.

Laporan tersebut melihat dari berapa banyak pengguna ganja mengkonsumsi ganja setiap hari. Perhitungan biasanya menghitung jumlah pengguna, tidak menghitung gram. Dengan menggunakan data dari survei konsumsi ganja melalui website, diperkirakan warga penduduk Washington yang menggunakan ganja rutin 21 kali per bulan atau lebih, rata-rata menghabiskan 1,3 sampai 1,9 gram sehari.

Laporan RAND memperkirakan tiga kabupaten yang paling padat penduduknya (Raja, Snohomish dan Pierce) merupakan setengah dari seluruh konsumen ganja di negara bagian tersebut. Diperkirakan ganja akan dijual seharga $ 12 per gram. Oleh karenanya Washington bisa mengumpulkan sekitar $ 200 juta dalam bentuk pajak ganja tahun ini, demikian menurut perkiraan tahun 2012.

Read More

Marak penjualan Bayi terjual Rp10juta-Rp20 juta di situs online

 

Jalur - Komisi Nasional Perlindungan Anak mengaku kesulitan mengungkap kejahatan penjualan bayi secara online, karena membutuhkan bukti kuat untuk membongkar kegiatan ilegal yang terkoordinasi itu.

"Saat ini, praktik penjualan bayi melalui jejaring sosial secara online marak dan sulit diungkap karena harus mengumpulkan bukti-bukti dan saksi," kata Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, di Jakarta, Jumat, 24/10/14.

Untuk membongkar dan memenjarakan pelaku kejahatan ini, kata dia, pihaknya harus mengikuti mekanisme yang ada di kepolisian, misalnya, harus ada bukti kuat, laporan masyarakat dan saksi-saksi dari kejahatan tersebut.

"Kita sudah beberapa kali menanggani kasus penjualan anak secara online, langsung maupun secara adopsi, namun upaya tersebut gagal karena tidak memiliki bukti kuat dan saksi," ujarnya.

Menurut dia, penjualan anak online ini merupakan modus baru pelaku kejahatan untuk memudahkan kejahatannya dalam mendapatkan keuntungan.

"Ke depan, mekanisme untuk membongkar sidikat penjualan anak ini harus diubah agar tidak ada lagi penjualan bayi itu," ujarnya.

Berdasarkan laporan masyarakat, kata dia, "Ada situs online yang mengiklankan menjual bayi dengan harga antara Rp10 juta-Rp20 juta perbayi, dilengkapi foto bayi, umur bayi-bayi itu."

"Ini sudah aksi sidikat kejahatan yang berani dan aparat kepolisian bisa bergerak dengan memeriksa pemilik situs online itu, agar praktik kejahatan ini bisa dihentikan," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, diharapkan masyarakat untuk ikut mengawasi dan mau menjadi saksi untuk mengungkap kejahatan perdagangan bayi ini.

"Kami siap untuk bergerak kapanpun, apabila ada pengaduan dan saksi praktik penjualan bayi online tersebut," ujarnya.

Read More

Pembentukan Polda Papua Barat Rencana 2015

Jalur -  JAYAPURA Pembentukan Markas Polda Papua Barat yang digenjot oleh Polda Papua ke Mabes Polri, akhirnya membuahkan hasil. Pasalnya, Pembentukan Polda Papua Barat direncanakan dimulai tahun 2015. Upaya yang terus dilakukan, tim dari Mabes Polri yang dipimpin Karo Rentala Mabes Polri, Brigjen Gatot dan Kepala Biro RDP turun ke Papua untuk mengecek kesiapan pembentukan Polda Papua Barat tersebut.

Kedatangan tim dari Mabes Polri diterima langsung Kapolda Papua, Irjen (Pol) Drs. Yotje Mende MH., M.Hum, di Mapolda Papua, Selasa (21/10) siang. Kepada wartawan, Kapolda  Yotje mengungkapkan, bahwa pembentukan Polda Papua Papua Barat sudah dilakukan dan hari ini (Kemarin-Red) Mabes Polri datang ke Papua untuk melakukan koordinasi dengan Polda Papua agar besok (Hari ini-Red) ke lokasi bersama Wakapolda, Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw.

Kami berharap Pembentukan Polda Papua Barat ini bisa dilaksanakan pada tahun 2015. Namun harus ada rekomendasi dari Gubernur dan kami sudah siap agar segera menempatkan posisi penting di sana, ungkap Kapolres Yotje.

Disinggung sejauh mana kesiapan pembentukan Polda Papua Barat tersebut? Kapolda Yotje mengemukakan bahwa kini sudah mencapai 50 persen. Sementara lokasi untuk pembangunan gedung Polda Papua Barat sudah ada. Hanya saja, Markas sementara untuk Polda Papua Barat direncanakan ada dua pilihan yakni, bekas kantor Bupati Manokwari dan kantor Gubernur Papua Barat.

Kedua pilihan direncanakan sambil menunggu kantor pembangunan kantor Polda yang baru, katanya. Sementara untuk pejabat  yang akan ditempatkan di sana, diusulkan dari Polda Papua karena banyak yang potensialnya disulkan sehingga akan dipromosikan.

Ya, calonnya bisa jadi Wakapolda Papua sekarang ini, tandasnya. Senada disampaikan Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, sesuai Keputusan Kapolri nomor 794/X/2014, bahwa mulai 1 Oktober 2014 diperintahkan segera membentuk Polda Papua Barat.

Intinya tim akserasi yang dibentuk Kapolri ini mempercepat semua persiapan pembentukan Polda PB dengan melihat tiga aspek utama yakni personil, meteril dan anggaran, kata Pudjo.

Dari sisi personil menurut Pudjo, mengutamakan personil secara minimal yang mampu disediakan Polda Papua untuk mengisi jabatan penting baik Kapolda, Wakapolda, Iwasda, Karo Operasi, Karo Rena, Karo SDM dan jabatan lain yang dianggap perlu.

Personil yang belum bisa diisi Polda Papua akan diisi Mabes Polri. Dari kami sudah menyampaikan bisa 20 personil mengisi jabatan di Polda Papua Barat. Masalah sarana dan prasarana, dari Pemprov Papua Barattelah menyatakan siap menghibahkan atau meminjamkan gedung kabupaten Manokwari yang lama karena sekarang ada gedung baru mereka, ujarnya.

Pudjo mengungkapkan, sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat kurang lebih 15 tahun kendala komando masih ada di Papua sehingga memperpanjang koordinasi antar Gubernur Papua Barat dengan Polda Papua.
Untuk itu diharapkan dengan melihat kesiapan Polda Papua sebagai Polda induk dan akan dinilai oleh tim akselerasi bersama tim yang sudah dibentuk Kapolda akan ke Manokwari melihat kesiapan komando maupun dukungan Pemda.

Ada personil sekitar 3 ribu lebih yang berada di sembilan Polres dari 14 Kabupaten dan kota Madya di Papua Barat lalu ditambah 160 dari Polda untuk mengisi formasi kerangka, imbuhnya. Sementara lanjut dia, mengenai pengisian jabatan dan pengesahan ada pada kewenangan Kapolri.

Yang terpenting dilihat adalah jabatan yang Polda Papua mengusulkan untuk jadi pertimbangan karena tentu saja Polda Papua lebih memahami persoalan di sana, katanya.

Namun secara umum  dikehendaki personil yang memahami karakter wilayah.

Itu pertimbangan utama dan diperkirakan 2015 Polda Papua Barat sudah terbentuk tapi tentu semua akan ada penilaian. Kami sudah berusaha secepat mungkin. Tergantung hasil penilaian. Kemenpan sudah menyetujui Kapolri juga. Kami juga terus mendorong. Kalau bisa dibentuk Janurai, kenapa harus Februari, mengenai anggaran sedang dirundingkan, tandas Pudjo.

Read More

Jokowi: Maritim RI harus berjaya di lautan

 

Jalur  - Sejak diucapkannya setelah dilantik menjadi presiden ke-7 Jokowi menyampaikan "kita telah terlalu lama memunggungi laut". dari kutipan yang pernah disampaikan bung karno ini, menjadi program andalan Jokowi dalam memenuhi keutuhan bangsa Indonesia agar terjaga melalui penguasaan maritim kebangsaan.

Presiden Joko Widodo mencoba membangun Indonesia dengan konsep maritim seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit. Upaya mewujudkan hal itu tentu harus mendapat dukungan dari berbagai kalangan termasuk Polri melalui Polisi airnya (Polair).

Untuk menjalankan semua program tersebut presiden telah mengajak satuan pengamanan yaitu Polri untuk ikut andil ambil bagian dan siap untuk bersinergi dengan TNI Angkatan Laut untuk mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia.

Read More

Prediksi Nama Menteri di Kabinet Jokowi

Jalur- Belum juga ada kepastian siapa siapa yang bakalan untuk menempati posisi di kabinet Jokowi, namun sudah ada beberapa sumber yang memprediksi calon calon nanti menempati menteri tersebut.

Guna tidak untuk menimbulkan spekulasi dari pihak manapun, saat ini sudah ada daftar nama calon menteri antara lain:
 1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Wiranto
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
4. Menteri Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup: Agus Suhartono
5. Menteri Sekretaris Negara: Tjahjo Kumolo
6. Menteri Dalam Negeri: TB Hasanuddin
7. Menteri Luar Negeri: Retno Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
9. Menteri Hukum dan HAM: Hamid Awaludin
10. Menteri Kesehatan: Hasbullah Thabrani
11. Menteri Sosial: Marwan Jafar
12. Menteri Agama: Komaruddin Hidayat
13. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
14. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Hendi Priyo Santoso
15. Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Rachmat Gobel
16. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
17. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
18. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
19. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
20. Menteri Koperasi dan UKM: Khofifah Indar Parawansa
21. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
22. Menteri BUMN: Rini Soemarno
23. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Susana Yambesi
24. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yasona Laoly
25. Menteri Pemuda dan Olahraga: Yuddy Chrisnandi
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan
27. Menteri Infrastruktur dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimulya
28. Kementerian Pariwisata: (?)
29. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Pratikno
30. Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan: Anis Baswedan
31. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
32. Kementerian Ketenagakerjaan: Suharso Manoarfa
33. Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Hanif Dhakiri
34. Sekretaris Kabinet: Saldi Isra

Read More

Pemerintah Harus Tutup Situs Teroris

Jalur - Posisi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) hendaknya tidak lagi diisi oleh orang partai, tapi diisi oleh figur profesional. Sehingga punya ketegasan dan keberanian untuk memblok dan menutup berbagai situs maupun media sosial kalangan teroris, baik di dalam maupun dari luar negeri. Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (24/10).

IPW menilai, ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup tinggi. Apalagi pada pemerintahan Presiden SBY, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial kalangan teroris. "Akibatnya, para teroris bisa dengan bebas mensosialisasikan misi, ajaran, dan gerakannya. Para teroris juga bisa dengan bebas membangkitkan emosional kalangan muda untuk kemudian mengajak mereka bergabung. Situs teroris juga bebas memaparkan cara-cara membuat bom atau bahan peledak lainnya," ujarnya.

Kondisi ini, lanjutnya,  membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjata rakitan kian melebar. Ironisnya, ibukota Jakarta menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan teroris saat ini. Urutan pertama Sulteng, kemudian Jakarta, Aceh, Sumut, Lampung, Klaten, Solo, Jatim, Bima, Maluku, dan Papua. Sentra pembuatan senjata rakitan pun melebar ke Lampung, Cipacing (Jabar), dan Klaten (Jateng).

Melihat situasi ini Presiden Jokowi perlu menekan perkembangan potensi terorisme ini. Caranya antara lain, Menkominfo harus mau dan mampu memblok semua situs dan media sosial kalangan teroris. Lalu instansi pemerintah, seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus menerus berkordinasi dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen. "Antisipasi maksimal ini sangat perlu dilakukan mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya," ujarnya.

Read More

Setelah Buron Mantan Bupati Nganjuk Tertangkap

Jalur - Mantan Bupati Nganjuk, Jatim, Soetrisno Rachmadi yang berhasil ditangkap setelah sempat menjadi buron selama empat tahun langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Nganjuk guna menjalani proses hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk I Wayan Sumadana, Kamis, mengatakan yang bersangkutan harus menjalani masa tahanan, setelah pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak.

"Putusan MA merupakan putusan final setelah pengajuan PK ditolak," katanya.

Kejari mengatakan penangkapan yang bersangkutan dilakukan di tempat ia bersembunyi, sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejari Nganjuk mendapatkan laporan bahwa mantan Bupati Nganjuk Soetrisno Rachmadi bersembunyi di tempat tersebut.

Ia memerintahkan Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Nganjuk untuk menjemput mantan Bupati yang menjabat selama periode 1998-2003 tersebut di Jakarta Selatan. Petugas datang ke tempat itu, pada Rabu (22/10) sore dan langsung mendapati yang bersangkutan di apartemennya.

Saat akan dijemput, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Ia pasrah ketika dibawa petugas kembali ke Nganjuk guna menjalani proses hukum. Yang bersangkutan juga langsung dimasukkan ke Rutan Kelas II B Nganjuk.

Mantan Bupati Nganjuk Soetrisno menjadi buron sejak 2010. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi APBD 2003 senilai lebih dari Rp1 miliar dan telah divonis dua tahun penjara pada 2007 lalu oleh PN Nganjuk.

Dana tersebut dialokasikan untuk laporan pertanggujawaban (LPJ) APBD 2003 sebesar Rp450 juta. Kemudian untuk pengadaan sepeda motor bagi 45 anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004 sebesar Rp330 juta, dan uang tali asih Bupati dan Wakil Bupati di akhir masa jabatan Rp250 juta.

Kejagung mengamankan yang bersangkutan setelah sebelumnya mengeluarkan putusan atas MK Soetrisno tersebut.

Dalam putusan MA Nomor 143 K/Pid.Sus/2010, tertanggal 23 November 2010, Hakim MA menolak PK yang diajukan Soetrisno. Namun eksekusi tak dapat dilakukan, sehingga yang bersangkutan dinyatakan buron tak lama setelah putusan ditetapkan.

Pertengahan 2012, tim Kejari Nganjuk gagal mengamankan Soetrisno saat ia menghadiri resepsi pernikahan salah satu pejabat Pemkab Nganjuk. Saat hendak dieksekusi petugas kejaksaan, ia menyelinap di antara ratusan tamu undangan lalu kabur.

Read More

Polemik KPK-PPATK

Jalur - Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya menyayangkan situasi yang terjadi akibat dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses seleksi menteri Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Pasalnya, belakangan muncul spekulasi yang menyebutkan sejumlah calon menteri terindikasi korupsi. Padahal, analisa demikian lebih condong bermuatan politis.

"Harusnya yang disampaikan ke Presiden jadi rahasia negara. sehingga memberi ruang melindungi nama baik para calon menteri. Kalaupun KPK dan PPATK menemukan kecenderungan tertentu, asas praduga tak bersalah kan tetap berlaku," kata Hasto di Jakarta, Kamis (23/10).

Dia juga menyesalkan pihak-pihak yang dipercayai Jokowi memberikan masukan untuk menjaga etika di depan publik, "Sebaiknya tak terlalu memberi komentar yang berlebihan. Seharusnya KPK dan PPATK menjaga dan memberikan kerahasiaan," kata dia.

Menurut Hasto, kondisi yang terjadi saat ini seolah-olah telah terjadi rivalitas dalam proses penetapan menteri. Tim Transisi menilai dengan kondisi demikian, niat baik Jokowi-JK melibatkan KPK dan PPATK menjadi terpelintir dengan tujuan yang berbeda. Misalnya, muncul isu bahwa pelibatan KPK adalah strategi Jokowi tidak didikte partai politik (parpol) pengusung.

Sementara faktanya, Jokowi melibatkan KPK dan PPATK karena bagian pemenuhan janji kampanye dan komitmen menyelenggarakan pemerintahan bersih. "Sudah jelas sejak awal, tak ada penyebutan nama. Akhirnya niat baik, dilihat berbeda. Publik harusnya tak melihat siapa namanya, tapi lihat komitmennya untuk memastikan rekam jejak," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan media massa untuk tak menyebutkan nama calon menteri, khususnya yang dianggap KPK-PPATK masuk 'garis merah'.

Read More

Ini 3 Syarat Mutlak Calon Menteri Jokowi-JK

Jalur - Dalam menentukan susunan nama nama menteri di kabinet Jokowi, perlu diketahui apa saja syarat mutlak untuk menentukan nama calon tersebut, antara lain:

Pertama, dia harus bebas dari beban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
Kedua, bersih dan bebas dari kasus korupsi, dan
ketiga memiliki sensitivitas masalah gender.

Read More

Merah Dan Kuning Artinya Tak Layak Jadi Menteri

Jalur - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Presiden RI Joko Widodo terkait 43 nama calon Menteri. Menurut Samad, sebagian calon menteri yang ditandai warna merah dan kuning dilakukan sebagai warning bagi Jokowi.

“Artinya kalau merah tidak lama lagi, mungkin satu tahun (Akan Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi, red). Kalau kuning, mungkin dua tahun lagi. Tetapi yang jelas antara yang diberi tanda merah dan kuning itu tidak boleh jadi Menteri,” kata Samad kepada wartawan di Gedung KPK.

Samad enggan menjelaskan berapa jumlah calon yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK tersebut. Siapa saja nama-nama yang diwarnai itu, Samad bungkam. “Ini terkait Presiden kita, biarlah dia yang menyampaikan,” katanya.

Menurut Samad, pihaknya telah memberikan laporan kepada Jokowi mengenai rekam jejak para calon Menteri yang ia sampaikan kepada KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kini tinggal Jokowi yang mengambil keputusan sesuai rekomendasi KPK tersebut.

Namun, menurut Samad, KPK tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk merekomendasikan siapa saja orang-orang yang layak diangkat menjadi Menteri di Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Read More

Yusril: Presiden Tidak Perlu Meminta Pertimbangan Ke DPR Terkait Susunan Kabinet

Jalur - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahaya jika jabatan menteri terlalu lama kosong karena tidak ada yang bisa mengambil kebijakan dalam kementerian tersebut.

“Semua menteri berhenti sejak 20 Oktober 2014, tidak bisa yang ambil kebijakan sampai ada serah terima jabatan karena Sekjen hanya bisa menangani operasional saja,” kata Yusril di Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Bahkan jika terjadi hal yang ekstrem, Yusril mencontohkan apabila terjadi kejadian luar biasa terhadap presiden dan wakil presiden, maka tidak ada yang bisa menjalankan pemerintahan.

“Kalau presiden dan wakil presiden ditembak mati, ini misalnya, dan saya tidak berdoa seperti itu, maka negara ini bisa kacau karena enggak ada menteri yang menggantikan. Dalam UUD jika presiden dan wakil presiden tidak ada secara bersamaan akan digantikan oleh menteri,” tuturnya.

Yusril Ihza Mahendra juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang mengirim surat ke DPR untuk meminta pertimbangan terkait rencana pergantian dan penambahan jumlah menteri dalam susunan kabinetnya. “Itu buang-buang waktu saja karena penyusunan kabinet kewenangan presiden,” ucap Yusril seusai mengkuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara tidak mengatur hal tersebut dan sebaiknya surat dikirimkan ke DPR setelah pembentukan kabinet sudah berjalan agar pemerintahan segera berjalan. Pasal 19 UU Kementerian Negara ayat 1 menyebutkan “Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pada ayat 2 berbunyi “Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama tujuh hari kerja sejak surat Presiden diterima”. Sedangkan ayat 3 berbunyi “Apabila dalam waktu tujuh hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan.”

Menurut Yusril, dengan surat ini justru akan memperpanjang kevakuman pemerintahan karena harus menunggu waktu tujuh hari jawaban DPR untuk melantik menteri yang dipilihnya. Dia juga ini mengatakan pertimbangan DPR hanya diperlukan agar terjadi sinkronisasi kerja antarmenteri dan alat kelengkapan DPR.

“Jadi, misalnya, ada komisi yang membidangi pendidikan budaya, kalau dibentuk kementerian baru kan harus ada tempatnya, itu aja sebenarnya, tidak ada tujuan lain,” tutup Yusril.

Read More

Minta Rumah Bordir Tahanan ISIS Segera di Bom

Jalur - Seorang perempuan muda Yazidi, yang telah dipaksa menjadi budak seks oleh Negara Islam atau ISIS, memohon pihak Barat mengebom rumah bordil di mana dia ditawan.

Perempuan itu mengaku, kaum militan ISIS memperkosanya 30 kali hanya dalam waktu beberapa jam. Perempuan tak dikenal itu, yang diketahui disekap sebagai tawanan ISIS di suatu tempat di Irak barat, telah ditangkap ISIS dalam pembantaian di Sinjar pada awal Agustus lalu.

Sebuah kelompok yang sedang meningkatkan kesadaran orang akan penganiayaan ISIS terhadap kaum perempuan di wilayah yang dikendali kelompok itu di Timur Tengah mengatakan, perempuan tersebut telah menghubungi para pejuang Peshmerga Kurdi melalui telepon.

Dalam pembicaraan telepon, perempuan itu memohon agar rumah bordil tersebut dibom sehingga para perempuan yang dijadikan budak seks oleh ISIS bisa keluar dari kesengsaraan mereka.

Dia mengatakan kepada para pejuang Kurdi bahwa dirinya telah begitu sering diperkosa. Bahkan, dia tidak bisa ke toilet. Penderitaannya begitu mengerikan sehingga dia berencana untuk bunuh diri bahkan jika akhirnya pun dibebaskan.

Rincian pengalaman brutal perempuan di tangan ISIS itu muncul dalam sebuah wawancara dengan aktivis Kurdi yang menggelar demonstrasi di London guna meningkatkan kesadaran orang akan penderitaan perempuan di Timur Tengah.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC World Service, seorang pria yang diidentifikasi sebagai Karam menggambarkan bagaimana seorang temannya yang ikut dengan Peshmerga menerima telepon perempuan Yazidi itu.

Karam mengatakan, perempuan itu menangis di telepon. "Jika kalian tahu di mana posisi kami, silahkan mengebom kami ... Tidak ada kehidupan setelah ini. Saya akan tetap bunuh diri, yang lain telah bunuh diri pagi ini," kata perempuan itu sebagaimana dikutip Karam. "Saya pernah diperkosa 30 kali dalam waktu beberapa jam. Saya tidak bisa pergi ke toilet. Silahkan bom kami," kata Karam menirukan pengakuan perempuan tersebut.

Kelompok aktivis Kurdi, di mana Karam ikut serta di dalamnya, melakukan aksi unjuk rasa di pusat kota London demi meningkatkan kesadaran orang akan penderitaan kaum perempuan yang hidup di bawah penindasan brutal ISIS.

Di antara aksi mereka baru-baru ini adalah penyelenggaraan sebuah tiruan pasar budak . Dalam pasar budak palsu itu, sejumlah perempuan yang mengenakan nikab dirantai bersama-sama. Sementara pria bertopeng menggunakan pengeras suara untuk melelang mereka ke penawar tertinggi.

Pekan lalu, PBB menegaskan bahwa ribuan warga Yazidi dibantai saat ISIS menyapu Irak utara pada Agustus lalu. Pembantaian tersebut menyerupai adegan dalam peristiwa di Bosnia Srebrenika.
Para penyidik kini menyimpulkan bahwa lebih dari 5.000 warga Yazidi ditembak mati dalam serangkaian pembantaian oleh ISIS. Selain itu, 5.000 -7.000 perempuan juga ditahan di pusat penahanan darurat, di mana mereka entah telah dibawa dan dijual ke perbudakan atau diserahkan kepada para militan sebagai selir.

Lima pusat penahanan di kota Tal Afar diperkirakan telah menampung sekitar 3.500 perempuan dan anak-anak.

Read More

PRT Curi harta majikan senilai Rp 1 M

Jalur - Siti, seorang pembantu rumah tangga (PRT) yang baru sehari kerja menggasak harta majikannya senilai Rp 1 miliar di rumah milik Listiawan Widiatmiko (51) di Jl Surabaya No 39 RT 15/RW 05 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Pencurian itu baru diketahui oleh Listiawan sekitar pukul 13.30 WIB, pada Rabu (22/10).

Saat itu, sopir Listiawan, Mardani diminta untuk memanggil Siti. Namun, Mardani begitu terkejut melihat kamar utama milik majikannya itu dalam keadaan berantakan.

Mardani pun bergegas memberitahu sang majikan. Benar saja, ketika dilakukan pengecekan sejumlah harta berharga seperti perhiasan berupa berlian, giwang, gelang dan liontin telah raib. Tidak itu saja, sebanyak tujuh BPKB mobil milik korban pun dibawa kabur Siti.

"Kerugiannya bila ditotal mencapai Rp 1 miliar. Pelaku diduga kuat Siti, PRT yang baru sehari bekerja di rumah tersebut," ungkap Kapolsek Menteng AKBP Gunawan kepada wartawan dilansir Humas Polda Metro, Kamis (23/10).

Menurut Gunawan, saat itu di rumah memang hanya ada Siti. Sementara seluruh penghuni rumah sedang berada di luar untuk beraktifitas.

"Siti bisa bekerja di rumah tersebut atas rekomendasi Mardani, sehingga pemilik rumah setuju. Kita telah membentuk empat tim guna memburu pelaku," ujarnya.

Read More

Laka: 4 orang meninggal dunia, 2 luka-luka dan 3 orang selamat

Jalur - Dua anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, satu tersangka kasus penggelapan truk tronton dan satu warga sipil, tewas. Mereka tertabrak kereta api Ciremai Expres jurusan Jakarta-Tegal saat menumpang minibus Suzuki APV, di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu, Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (22/10) kemarin.

Keberadaan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan tersangka di Cirebon, untuk pengembangan kasus penggelapan truk tronton beserta isinya kacang tanah seberat 20 ton.

"Terjadi kecelakaan, minibus Suzuki APV warna hitam berpenumpang sembilan orang, empat diantaranya anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan lima orang sipil diduga tertabrak KA Ciremai Expres jurusan Jakarta-Tegal," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto,  Kamis (23/10).

Dikatakan Rikwanto, empat orang meninggal dunia, dua luka-luka dan tiga orang selamat pasca-peristiwa kecelakaan tersebut. Nama-nama korban meninggal dunia, Bripka Irwandi Malik (pengemudi), Brigadir Triono (duduk di samping pengemudi), Nana Mulyana (tersangka), dan Wartono (Sipil).

Ia melanjutkan, korban luka-luka atas nama Iptu Martua Malau dan Briptu Mahmud Hadi Santoso. "Keduanya, mengalami luka patah tulang kaki. Sementara, korban selamat (tidak ada luka) semuanya sipil atas nama H. Ridad, Momon Rukmana dan Rosi," kata Rikwanto.

Ia mengungkap, kronologi kejadian bermula ketika Unit II Reserse Umum Polres Tanjung Priok pimpinan Iptu Martua Malau, melakukan penangkapan tersangka kasus penggelapan truk tronton berserta isinya kacang tanah 20 ton.

"Setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka Nana, kemudian dilakukan pengembangan kasus. Berdasarkan keterangan tersangka Nana, kacang tanah hasil penggelapan tersebut dijual kepada Momon di Kuningan. Selanjutnya, Momon menjual barang itu ke Cirebon dan Tegal. Pada saat pengembangan itu, terjadi kecelakaan," jelasnya.

Menurutnya, pihaknya sudah mengirim sejumlah anggota untuk mengurus jenazah para korban meninggal dan korban luka-luka. "Mengurus administrasi di rumah sakit di Cirebon dan menghubungi keluarga korban," ujarnya.

Read More

Hari Ini Jokowi Mengumumkan Kabinetnya di Pelabuhan Tanjung Priok

Jalur - Dengan segera mungkin nama nama calon menteri kabinet Jokowi diumumkan, kendati ada desakan dari KPK untuk mengirimkan kembali nama nama yang beberapa hari lalu telah diserahkan ternyata ada beberapa yang kedapatan bermasalah dalam hal korupsi, oleh karena itu presiden Jokowi dengan berhati hati akan menyampaikan siapa siapa yang menjadi kabinetnya.

Untuk diketahui bahwa saat ini presiden Jokowi akan menyampaikan daftar nama nama tersebut di terminal pelabuhan tanjung priok. Rabu, 22/10/2014.

Dan saat ini telah ada puluhan anggota kepolisian dan personel TNI, serta anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mensterilkan lokasi yang akan dijadikan presiden menyampaikan daftar nama nama tersebut.

Pengamanan sudah dilakukan guna tidak diinginkan hal hal lain, melalui pemeriksaan keamanan jalur laut dan darat agar acara pengumuman kabinet pada Rabu (22/10) malam terkondisikan dengan layak.

Mengapa lokasi ini yang menjadi prioritas utama yaitu terminal penumpang hingga terminal III di Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain pengamanan laut, pintu masuk di lokasi tersebut juga dijaga ketat oleh polisi, TNI, dan Paspampres.

Sejak pukul 12.00 WIB, seluruh lokasi telah disterilkan dari akses umum. Tidak ada sembarang orang yang bisa masuk. Bahkan sejak panggung berdiri, aktivitas pelabuhan dihentikan.

Rencananya, Presiden Jokowi akan mengumumkan calon menterinya dengan berlatar belakang pemandangan laut. Sekitar pukul 19.00 WIB, melalui pidatonya.

Read More

Walikota Bogor Bantah Kotanya Biang Macet

Jalur - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengakui kemacetan menjadi masalah utama di kota pimpinannya. Namun, Bima menepis anggapan bahwa Bogor adalah kota termacet di Indonesia.
Menurut dia, kemacetan di Bogor menjadi salah satu masalah utama karena luas dan infrastruktur sangat terbatas. "Sementara, kendaraan di Kota Bogor terus bertambah baik dari Bogor maupun dari luar Bogor," kata Bima kepada VIVAnews, usai menghadiri rapat Muspida, di Hotel Royal, Rabu 22 Oktober 2014.

Namun, kata dia, tudingan Kota Bogor sebagai nomor satu termacet di Indonesia tidak rasional karena rasio jalan di Kota Bogor berbeda dengan daerah lain. "Kalau Kota Bogor kota termacet nomor satu, saya kira tidak," elaknya.

Untuk menepis anggapan itu, Kota Bogor akan membenahi transportasi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. "Jangka pendek, kami akan mengurai kemacetan. Sedangkan, jangka panjang akan menyediakan atau pembenahan transportasi massal," jelasnya.

Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono juga tidak terima dengan predikat Kota termacet di Indonesia. Karena, daerah lain lebih macet dari Kota Bogor.

"Dilihat dari segi mana Kota Bogor sebagai kota termacet di Indonesia?" tanya Untung.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis hasil kajian tingkat kemacetan beberapa daerah berdasarkan ukuran volume kendaraan berbanding dengan kapasitas jalan atau disebut volume capacity ratio (VCR).

Dari data itu, Kota Bogor mendapat predikat termacet dengan laju kendaraan hanya 15,3 kilometer/jam dan volume per kapasitas (VC) ratio 0,86. Disusul DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia di urutan kedua dengan laju kendaraan hanya 10-20 km/jam dan VC ratio 0,85.
Kemudian, Depok dengan laju kendaraan 21,4 km/jam dan VC ratio 0,83 serta Bekasi dengan laju kendaraan 21,86 Km/jam dan VC ratio 0,83.

Read More

Rencana ISIS Akan Penggal Lagi Warga AS

Jalur - Militan ISIS segera menggorok Peter Kassig, sandera ketiga asal AS.

Sebuah sumber di sosial media yang dikutip ibtimes.co.uk menyebutkan batas waktu bagi Kassig adalah hari ini, Rabu (22/10). Simpatisan ISIS bernama Saad Alaqidy, lewat akun Twiiter @saadalaqidy, mengkonfirmasi kebenaran kabar ini.

Konfirmasi segera diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh beberapa simpatisan ISIS, dan disebarkan. Aku Mister_T_Bone salah satunya.

Jika kabar ini benar, ISIS memenuhi janjinya untuk segera menggorok Kassig. Janji itu diucapkan dalam video penggorokan Alan Henning awal bulan ini.

Kassig, mantan serdadu AS, pergi ke Suriah tahun 2013 untuk membantu pengungsi. Ia lenyap pada tahun yang sama.

Kabar di Suriah menyebutkan Kassg diculik salah satu kelompok pemberontak, dan diserahkan ke ISIS.

Read More

Ada 8 Calon Menteri yang tersangkut kasus Korupsi

Jalur - Setelah KPK melakukan penyaringan diantara calon yang ditawarkan presiden Jokowi ternyata ada delapan nama calon menterinya yang tidak diloloskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya dari puluhan nama yang diserahkan ke KPK berpotensi tersangkut kasus korupsi.

"Kita sampaikan kepada KPK ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu siang (22/10).

Namun, dia menolak menyebut nama-nama dan juga tidak memberikan latar belakang mereka, apakah dari partai politik atau profesional.

"Tidak bisa saya sebutkan nama," katanya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengimbau media lebih cermat dan berhati-hati menulis nama, karena ada beberapa media yang salah menuliskan nama-nama yang tak disetujuti KPK.

Saat ditanya pengumuman kabinet, Jokowi tidak menyebutkan secara tegas kapan dirinya akan mengumumkan kabinetnya.

"Secepatnya," kata Jokowi.

Read More

50 Ribu Unit Rumah Susun Segera dibangun di Jakarta

Jalur - Presiden Joko Widodo meninggalkan beberapa pekerjaan rumah bagi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Yang paling utama adalah membangun Rumah Susun (Rusun) untuk merelokasi warga di bantaran kali dan sungai.

Dimana normalisasi waduk dan kali saat ini sedang digerakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar musibah banjir di Jakarta bisa diminimalisir.

"Kita kejar, saya sudah perintahkan untuk bangun 50 ribu unit. Bagaimana caranya untuk tahun depan," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Menurutnya, proses pembangunan rusun di Jakarta memiliki kendala proses tender yang begitu lama. Sehingga, ketika ada lahan yang kosong pihaknya akan segera membangun rusun. Pasalnya, selama ini di Jakarta juga banyak kawasan kumuh yang harus ditata oleh Pemprov DKI.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan bahwa masyarakat saat ini sudah sadar dan mau pindah ke rusun. Hal ini hasil dari kerja Jokowi yang selalu turun ke lapangan alias 'blusukan' dalam mengatasi masalah.

"Kalau pak Jokowi datang ke lapangan, dia bertanya kapan kami pindah ke rumah susun. Tapi, sekarang rakyat yang sadar bahwa mereka tinggal di daerah yang nggak baik dan nggak benar," ucapnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada Ahok untuk segera membangun ribuan unit rusun. Dikala masyarakat sudah sadar dan mau pindah ke rusun.

Read More

Bila PATI Polri Jadi Menteri Harus Mundur

  Jalur - Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan perwira tinggi (Pati) Polri yang menjadi menteri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari anggota kepolisian.

"Ya prosedurnya harus mengundurkan diri dari kepolisian, pensiun dini," kata Badrodin saat dihubungi wartawan terkait isu yang beredar bahwa ada dua nama perwira tinggi Polri yang masih aktif masuk ke daftar calon anggota kabinet di Jakarta, Selasa,

Komjen Pol Budi Gunawan dan Irjen Pol Syafruddin diisukan ada dalam daftar sejumlah calon menteri yang diajukan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa rekam jejaknya.

Budi Gunawan saat ini merupakan Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdik) Polri. Sementara Syafruddin menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Badrodin mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi antara pihak Polri dan Istana. Pihaknya juga belum mengkonfirmasi kepada Budi maupun Syafruddin terkait isu ini."Belum, beritanya juga belum jelas," katanya.

Meski demikian, pihaknya menyambut gembira bila ada pati Polri yang terpilih untuk menjadi menteri.

Read More